Kabargolkar.com - Legislator Golkar Mukhamad Misbakhun, nampak kurang 'sreg' akan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya terkait dengan persoalan tembakau.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mendesak pemerintah, agar segera meninjau ulang 2020-2024 tersebut.

"Cara pandang pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 masih bersifat asimetris dan kurang membicarakan hal-hal yang strategis," kata Misbakhun dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (7/8/2022).

Anggota Komisi XI DPR ini berpandangan, industri tembakau semestinya mendapat fokus yang luas oleh pemerintah.

"Harusnya RPJMN membicarakan bagaimana tembakau menjadi produk pertanian strategis. Hal ini termasuk mengkaji bagaimana penerimaan cukai tersebut menopang sekitar Rp200 triliun, dan memberikan dukungan yang kuat terhadap penerimaan negara," tegas Misbakhun.

Terlebih, Misbakhun menilai, pertumbuhan penerimaan cukai yang bisa mencapai 100 persen selama pandemi Covid-19 hanya sektor tembakau.

"Apalagi ketika Indonesia mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Kondisinya saat ini secara umum, kebijakan menaikkan harga rokok terus terjadi hampir setiap tahun, mulai dari simplifikasi golongan, kenaikan harga jual eceran hingga kenaikan cukai rokok," ungkap Misbakhun.

Misbakhun menyayangkan, dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah hanya berfokus pada upaya menekan prevalensi perokok dewasa hingga 32,3 sampai 32,4 persen, dan prevalensi perokok anak-anak dan remaja turun menjadi 8,8 hingga 8,9 persen pada tahun 2021.

"RPJMN semestinya mengulas rencana strategis pembangunan nasional secara luas, bukan malah menempatkan industri tembakau pada fokus yang sempit," papar Misbakhun.

Oleh karena itu, Misbakhun berharap, penyusunan RPJMN kedepannya harus lebih obyektif.

"Terkait masalah kesehatan, RPJMN seharusnya tidak hanya sangat serius ketika membicarakan rokok sebagai penyebab sejumlah penyakit tidak menular. Pemerintah seakan-akan menjadikan rokok sebagai satu-satunya penyebab masalah kesehatan di Indonesia," beber Misbakhun.

"RPJMN harus juga mempertimbangkan faktor ekonomi yang selama ini telah turut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus meninjau ulang arah kebijakan atas tembakau secara lebih objektif dan komprehensif," tutup Misbakhun.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by MMisbakhun (@mmisbakhun)