Kabargolkar.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif menjadi negara yang menggaungkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pemerintah bisa mengambil peran ini mengingat Indonesia memegang Presidensi G-20 dan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.
"Saya juga berpandangan Indonesia mesti menginisiasi penyelesaian damai baik itu secara bilateral dengan Rusia dan Ukraina maupun melalui Majelis Umum PBB. Hal ini diperlukan karena apabila dibiarkan, saling serang ini bisa menjadi perang terbuka yang meluas dan berpotensi menjerumuskan dunia ke dalam Perang Dunia III," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).
Menurut dia, apa yang terjadi di Ukraina tentu sangat disayangkan karena bertentangan dengan tatanan internasional yang berbasis hukum dan aturan.
Dirinya mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menyerukan segera dilakukan deeskalasi dan genjatan senjata.
"Sebagai negara yang menjunjung tinggi multilateralisme, Indonesia tentu sangat menolak segala bentuk tindakan yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas dunia apalagi jika hal tersebut dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa khususnya dari pihak warga sipil."
"Saya tentu berharap agar setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan melalui jalur dialog dan perundingan ketimbang jalur militer," ujarnya.
Selain itu, kata dia, keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah hukum tertinggi yang mesti diupayakan sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia.
Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai mitra pemerintah untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan WNI di sana yang tentunya harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.
"Kemlu harus memastikan para WNI ada di lokasi yang aman, tentunya dalam hal ini adalah KBRI kita yang ada di Kiev. Saya juga mendesak Kemlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI kita dari Ukrainia mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat."
"Saya juga meminta KBRI Kemlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang ada di sana," katanya. (kompastv)