Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Alien Mus terus menyoroti angka kemiskinan masyarakat Malut (Maluku Utara), terkhusus di kawasan lingkar tambang Pulau Halmahera.

Alien Mus mengatakan, angka kemiskinan masyarakat Malut pada September 2021 mencapai 81,18 ribu orang atau 6,38 persen.

"Dari angka kemiskinan itu, sebagian masyarakat di kawasan lingkar tambang Pulau Halmahera masuk," kata Alien dalam keterangan persnya, Minggu (29/5/2022).

Alien lantas merasa heran terhadap masalah kemiskinan yang tidak ada perubahan signifikan, atau bahkan tak ada penurunan.

"Kami heran, sejumlah daerah mengelola tambang di pulau Halmahera justru angka kemiskinannya tidak mengalami penurunan yang signifikan, padahal lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat," tegasnya.

Alien kemudian menjelaskan, Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Edi Langkara dan Abd Rahim Ode Yani pada 2020, angka kemiskinan mencapai sebesar 7,70 ribu (13,56 persen) dan pada bulan Maret 2021 sebanyak 7,65 ribu (13,52 persen).

"Sedang di Kabupaten Halmahera Timur data angka kemiskinan mencapai 14,97 ribu di 2020, itu mengalami penurunan di 14,58 ribu pada tahun 2021," bebernya.

Padahal Maluku Utara, kata Alien, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan pertanian.

"Kedua Kabupaten itu beroperasinya perusahaan tambang. Dari beroperasinya perusahaan Tambang, Halmahera Tengah saja disebutkan berhasil sumbangkan nilai investasi terbesar ketiga di Indonesia pada 2021," ungkapnya.

Dengan potensi tambang serta menyumbang nilai investasi terbesar ketiga di Indonesia pada tahun 2021, menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian atau memprioritaskan anak-anak daerah setempat.

"Sehingga masyarakat dalam potensi tambang tidak hanya menerima dampak negatif dari telah beroperasinya perusahaan tambang tersebut," harapnya.

Lebih lanjut, Alien menuturkan, dirinya dalam waktu dekat ini akan menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya terkait izin tambang yang keluar.

"Saya telah menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya karena merasa bahwa izin yang dikeluarkan itu harus dibarengi dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat. Jadi,sebelum izin keluar, seharusnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah, investor, dengan masyarakat sehingga ada jaminan mendapatkan pekerjaan atau mereka mendapatkan hasil dari dampak dari izin pertambangan tersebut," tutupnya.