Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Ferdiansyah menilai, pentingnya masukan dan rekomendasi dari para akademisi beserta pakar terhadap penyempurnaan sekaligus pengawasan kebijakan, terutama mengenai kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

“Bagi saya, SNP menjadi pondasi negara melahirkan generasi yang berkarakter unggul, tanpa melupakan nilai-nilai Bangsa Indonesia,” kata Ferdiansyah dalam keterangan persnya, Jumat (3/6/2022).

Diketahui, Ferdiasnyah sebelumnya menjadi pembicara di acara Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS), Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, belum lama ini.

Melalui forum ini, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu mengaku ingin menyerap aspirasi para pendidik, terhadap sikap pemerintah yang tidak tegas dalam mengambil keputusan terkait isu perubahan kurikulum.

“Kami turut mengundang para ahli dari berbagai latar belakang di dunia pendidikan. Supaya apa? Supaya kita tahu apakah konsisten pelaksanaanya dan sejalan tidak antara peraturan perundang-undangan dengan implementasinya. Seperti undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dalam konteks Standar Nasional Pendidikan,” ungkapnya.

Dalam FGD bertajuk ‘Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dalam Upaya Menjamin Mutu Pendidikan Nasional’ tersebut, politisi Partai Golkar itu turut menyoroti pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Anggota Komisi X DPR RI ini bahkan menyayangkan sekaligus mempertanyakan, jika BSNP dibubarkan.

“Siapa yang membuat Standar Nasional Pendidikan? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Kurikulum yang akan digelontorkan oleh Kemendikbud ini bakal mengacu kemana? Karena badannya tidak ada, berarti konsekuensi logisnya SNP menjadi tidak ada. Dalam pengembangan konteksnya, ini mengacu kemana,” tanya Ferdi.

Kedepannya, ia berharap melalui FGD ini, sejumlah rekomendasi dan aspirasi akademisi dan pakar bisa diperoleh untuk dibahas lebih bersama Komisi X DPR RI.

“Kami tidak ingin terjadi kegamangan atau kegaduhan. Kami mengingatkan kepada pemerintah supaya ada ketegasan. Supaya tidak terjadi kebingungan. Supaya tidak ada lagi korban-korban dalam dunia pendidikan terutama guru, siswa dan orang tua,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI itu.