Kabargolkar.com - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, Badan Pangan Nasional harus mampu menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar ketahanan swasembada pangan di tanah air mencapai target.

"Statemen Pak Jokowi mengenai program ketahanan pangan yang sudah menyerap anggaran yang cukup besar ini patut dicermati, direnungkan dan juga harus dilaksanakan oleh para pembantunya," ujar Firman dalam keterangan persnya, Kamis (23/6/2022).

Diketahui, pada saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juni 2022, Presiden Jokowi menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program ketahanan pangan.

Jokowi membeberkan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp 92,3 triliun. Alokasi tersebut, naik ketimbang 2018 yang hanya Rp 86 triliun.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golksr ini, anggaran sebesar Rp 92,3 triliun merupakan uang yang sangat luar biasa besarnya.

Akan tetapi, jika dilihat dari fakta lapangan, kata anggota Komisi IV DPR ini, Besarnya anggaran yang sudah digelontorkan tidak berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan.

"Tidak pernah memenuhi target yang diinginkan oleh Jokowi," ungkapnya.

Sehingga wajar, menurut anggota Baleg DPR ini, jika Presiden Jokowi mengancam mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas dan terlihat hasilnya.

"Jika betul apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa daripada kita membuang uang yang tidak jelas dan kemudian uang Rp 92,3 triliun akan dipakai untuk beli beras. Artinya kan kita akan mengandalkan impor. Kalau impor terjadi dampak buruknya ke petani. Ini (impor) adalah memunjukan peringatan sudah ditabuhnya sebuah lonceng kematian bagi petani," tegasnya.

Agar program ketahanan pangan ini sukses, Firman embeberkan beberapa kelemahan yang musti diselesaikan, salah satunya adalah karena kuatnya ego sektoral di masing-masing kementerian lembaga.

"Masing-masing lembaga jalan sendiri-sendiri. Ego sektoralnya kuat sekali. Kedepan, saya mengusulkan harus ada konsep besar dalam kerangka kemandirian pangan. Konsep perencanaan itu direncanakan dengan matang oleh oleh Bappenas, untuk implementasinya di kementerian masing-masing," tutupnya.

Sebagai data, Jokowi kemudian merincikan sebaran anggaran pangan puluhan triliun. Pertama, anggaran Rp 36,6 triliun disebar untuk berbagai kementerian. Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran Rp 14,5 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun; dan kementerian lainnya Rp 600 miliar.

Kedua, anggaran senilai Rp 33,8 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun; cadangan beras Rp 3 triliun; belanja stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun; dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun

Ketiga ialah anggaran sebesar Rp 21,9 triliun. Pos anggaran ini tersebar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 8,1 triliun, DAK non-fisik Rp 2,2 triliun, dan sisanya dana desa.