Kabargolkar.com - Legislator Golkar Mukhamad Misbakhun terus berjuang mengembangkan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, agar mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Kali ini, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu mendorong pemerintah, agar meningkatkan afirmasi kebijakan fiskal untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya pengembangan sektor UMKM nasional.

Alasannya, kata anggota Komisi XI DPR, berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 menyebut sedikitnya 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah dipergunakan untuk menyerap produk UMKM dan Koperasi hasil produk dalam negeri (PDN).

"Namun, sampai saat ini hanya 22,4 persen atau 123 pemda dari 425 pemda yang telah mengembangkan etalase barang/jasa di e-Katalog Lokal," kata Misbakhun dikutip dari akun Instagram pribadinya @mmisbakhun, Selasa (28/6/2022).

Di sisi lain, menurut Misbakhun, afirmasi kebijakan fiskal dalam bentuk anggaran juga sangat penting untuk perbaikan dan pengembangan sistem e-Katalog Lokal.

"Infrastruktur teknologi e-Katalog Lokal harus bisa dipastikan agar terjaga dan mampu mengimbangi permintaan akses secara bersamaan," ucapnya.

Misbakhun menilai, LKPP dapat bekerja sama dengan BUMN untuk penyediaan server sehingga tidak mudah down.

"Melalui infrastruktur teknologi yang kuat, UMKM juga akan lebih senang menautkan barang dan jasanya di e-Katalog Lokal yang disediakan pemerintah," usulnya.

"Apalagi kunci pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pemerataan ekonomi ke daerah-daerah," sambungnya.

Tak sampai disitu, Misbakhun menegaskan, katalog Lokal dinilai mampu menjadi etalase bagi UMKM dan Koperasi untuk dapat memajang produk terbaik.

"Sehingga bisa dibeli pemerintah daerah setempat. Meskipun tujuan awal e-Katalog Lokal adalah sarana UMKM agar barang dan jasanya mampu diakses serta dibeli oleh negara, ke depan masyarakat harus diberi kesempatan lebih luas agar bisa juga mengakses e-Katalog Lokal," tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menuturkan, masyarakat selama ini merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsumsi rumah tangga.

"Jika e-Katalog Lokal sebelumnya hanya diserap oleh belanja negara, LKPP harus membuat rencana ke depan agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas," bebernya.

"Dengan pendataan yang semakin komprehensif dan infrastruktur teknologi yang kuat, LKPP dapat membantu mencegah korupsi karena membentuk sistem pengadaan barang dan jasa yang akuntabel," tutupnya.