Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menegaskan, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas pasar modal harus segera mempersiapkan diri untuk ikut dalam menjalankan aktivitas perdagangan karbon.

Legislator asal Pasuruan ini menambahkan, penguatan fundamental pasar ini akan mendorong peluang untuk berebut pasar pembiayaan hijau, sehingga mendorong proses transisi ekonomi berbasis lingkungan hidup lebih cepat dan efektif di tanah air.

"BEI dapat secara khusus dapat menyusun rencana untuk terlibat dalam transaksi perdagangan karbon sehingga dapat membiayai transisi pembangkit tenaga listrik batubara serta mengadopsi prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)," tulisnya melalui video Instagram resminya @mmisbakhun, dikutip Selasa (5/7).

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by MMisbakhun (@mmisbakhun)

Legislator Partai Golkar ini mengungkapkan, apalagi komitmen Indonesia untuk turut serta mencapai target penurunan emisi sesuai Paris Agreement telah terwujud dalam berbagai upaya dari segi regulasi dan inovasi mekanisme pendanaan.

"Salah satu mekanisme pendanaan yang akan diterapkan di Indonesia pada bulan Juli tahun 2022 yakni pajak karbon melalui skema cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik," terangnya.

Melalui skema tersebut, lanjut Misbakhun, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Menurutnya, pajak karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.

"Pajak karbon yang nantinya diterapkan tersebut akan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan," jelasnya.

Untuk mewujudkan ekonomi hijau, Misbakhun menagatakan, berbagai alternatif mekanisme pendanaan menjadi penting untuk memenuhi financing gap yang cukup besar.

"Oleh karena itu, BEI memiliki peran penting agar pendanaan tidak terbatas hanya dari APBN, misalnya melalui Green Sukuk, tetapi juga dari berbagai instrumen alternatif seperti blended finance, dan menampung dana dari swasta untuk pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim," paparnya.

"Di sisi lain, pemerintah juga dapat terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan beberapa lembaga internasional berupa program Energi Baru Terbarukan dan pembiayaan telah dibantu oleh lembaga donor seperti Development Finance Institution dan Export Credit Agency," pungkasnya.