Kabargolkar.com - Anggota DPR RI asal fraksi partai Golkar Firman Soebagyo menilai, langkah pemerintah dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha, dianggap sangat terlambat.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini merasa bingung, lantaran penanganan justru dilakukan setelah peristiwa tersebut sudah mewabah ke sejumlah daerah.

“Ini yang saya sangat garis bawahi kalau ini memang sangat benar terlambat,” kata Firman dalam keterangan persnya, Rabu (6/7/2022).

Anggota Komisi IV DPR ini mengungkapkan, gejala PMK pada hewan ternak yang pertama kali dilihatnya saat berkunjung di salah satu Kabupaten di Jawa Tengah.

Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR ini mengaku, melihat mata salah satu hewan ternak sudah mulai tanda-tanda gejala PMK.

“Sebagai Anggota DPR berkomunikasi dengan kementerian terkait, tetapi SMS saya itu berapa hari baru dijawab, artinya apa itu apakah ini suatu keterlambatan atau memang ada unsur kesengajaan atau memang belum siap untuk menangani masalah PMK ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata ia, hal-hal seperti dianggap sebagai salah satu yang harus menjadi perhatian Pemerintah.

Apalagi menjelang Idul Adha, dimana hewan ternak sangat di butuhkan untuk menjadi hewan kurban nantinya dan akan merugikan masyarakat.

“Kenapa pemerintah begitu terlambat padahal sebetulnya yang terkait dengan wabah ini kan sudah mulai muncul dan bahkan di publik itu masyarakat sudah merasakan wabah itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan, jika pada kunjungan Komisi IV di Klaten beberapa waktu lalu, ternyata memiliki 30,31 persen laporan dari dinas pertanian dan peternakan akibat wabah PMK perdagangan sapi menurun.

“Semakin berkembang di daerah-daerah ini dan posisi ini yang tentunya kenapa pemerintah itu tidak segera melakukan tindakan-tindakan bahkan masyarakat tidak juga tidak melaporkan,” jelasnya.

“Intinya semuanya terlambat dan memang ini yang saya lihat. Oleh karena itu akhirnya sampai hari ini yang menjadi korban masyarakat, ini akibat dari tidak cekatannya pemerintah untuk segera menangani wabah PMK ini, padahal disitu adanya karantina dan hal itu kurang dioptimalkan,” tambah Firman.

Bahkan ia menganggap, pembuatan tim satgas PMK, seperi halnya para pakar ilmuwan dan sebagainya itu sangatlah terlambat.

“Para pakar dan para ilmuwan untuk untuk mengatasi persoalan supaya tidak kemana-mana itu baru setelah peristiwa sekian lama itu baru yang dibentuk oleh kementerian dan tugasnya tidak tahu apa,” tutupnya.