kabargolkar.com - Anggota Fraksi Golkar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Hj. Ainun Farida, meminta Pemprov Kaltara menunjukkan keseriusan dalam memfasilitasi pokok pikiran (pokir) dari 35 legislator yang ada.

“Tolong pokok-pokok pikiran dewan bisa mendapat perhatian utama,” kata Ainun baru-baru ini.

Ainun menekankan urgensi diakomodirnya pokir DPRD karena berangkat dari kebutuhan masyarakat konstituen di lapangan. Ia menegaskan agar Pemprov tidak sekadar memperhatikan, melainkan juga merealisasikannya.

“Insya Allah Pemprov Kaltara tidak akan lagi terlalu repot masalah pembangunan dimana-mana. Karena lewat kami 35 orang ini sudah bisa akomodir semua. Yang penting pokir ini benar dilaksanakan ya,” ujarnya.

Disamping itu, Fraksi Golkar juga mengharapkan adanya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka menciptakan keharmonisan.

Sehingga, pembangunan dapat berjalan dengan baik ke depan. “Kami harap pelaksanaan APBD tahun lalu menjadi acuan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya,” kata Ainun.

Fraksi Golkar juga berharap Pemprov Kaltara melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam musrenbang berjenjang.

Sehingga, program dan kegiatan yang dihasilkan bisa tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun, fraksi ini menilai pendapatan di APBD Pemprov Kaltara stagnan sehingga perlu ada optimalisasi pengelolaan hasil daerah yang dikelola provinsi.

Termasuk juga optimalisasi pengelolaan aset daerah yang ada.

“Keberadaan BUMD harus bisa dioptimalkan. Kalau BUMD tidak mampu, alangkah baik diaolkasikan ke pihak yang lebih mampu,” pungkasnya.