kabargolkar.com - Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, meminta Pemprov Kaltara memprioritaskan pembangunan fisik yang tertunda.

Utamanya mengenai percepatan pembangunan Kantor DPRD Kaltara. Catatan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Golongan Karya DPRD Kaltara, Saleh Pangeran Khar dalam Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Raperda APBD Perubahan Tahun 2022 pekan ini.

“Prioritaskan pembangunan fisik yang sempat tertunda, utamanya percepatan pembangunan Gedung DPRD Provinsi Kaltara,” kata Saleh.

Selain itu, Fraksi Golongan Karya juga meminta Pemprov Kaltara memaksimalkan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2022. Sehingga, seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai koridor berlaku.

“Dengan disepakatinya Nota Raperda tersebut, kami berharap OPD benar-benar memaksimalkan kinerjanya dalam optimalisasi program dan kegiatan. Sehingga tidak terjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) di akhir tahun nanti,” jelasnya.

Secara teknis, Saleh juga meminta setiap OPD bisa bersinergi dengan jajaran legislator di DPRD Kaltara.

Sinergi perlu dipahami menjadi hal yang penting untuk memastikan program dan kegiatan yang berjalan tetap sasaran.

“Kami meminta antara eksekutif dan legislatif di Pemprov Kaltara bisa saling bersinergi yang baik, untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,” paparnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta adanya optimalisasi secara berkelanjutan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

OPD terkait diminta untuk memaksimalkan seluruh potensi PAD yang ada di dalam daerah. “Optimalkan pendapatan daerah dengan potensi kekayaan yang Kaltara miliki. Baik dari sektor pertambangan, perikanan, pertanian, perternakan dan lainnya,” kata Saleh.