Kabargolkar.com - Legislator Firman Soebagyo terus menyoroti isu ancaman krisis pangan yang dialami negara di seluruh dunia.

Waketum Partai Golkar ini meminta pemerintah Indonesia, agar segera memasang kuda-kuda kuat, guna mengatasi persoalan ancaman krisis pangan tersebut.

Anggota Komisi IV DPR ini lantas mengurai, bahwa kondisi ini tidak lepas dari anomali cuaca dan dampak dari perang Rusia vs Ukraina.

"Termasuk pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum usai," kata Firman dalam keterangan persnya, Senin (25/7/2022).

Politikus senior Partai Golkar ini meceritakan, sejak tahun 2009 pihaknya terus menyuarakan pentingnya swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan nasional.

Bahkan ketika itu, ia juga mendorong agar segera pemerintah segera membentuk badan pangan nasional, guna menghadapi terjadinya krisis pangan tersebut.

Hal tersebut lantaran sudah selalu diingatkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB, FAO telah merilis diperkirakan, populasi penduduk dunia akan terjadi  kenaikan cukup tajam di tahun 2050 diperkirakan akan mencapai angka 9,7 milliar penduduk dunia. Sedangkan, Indonesia di tahun 2030 rilis Bappenas diperkirakan penduduk Indonesia akan naik menjadi 300 juta penduduk.

"Artinya akan ada kenaikan dua kebutuhan besar yaitu energi dan pangan akan mengalami kenaikan signifikan, oleh karena itu kalau kita tidak bersandar kepada pangan pokok produksi nasional dan kita tidak melakukan deversifikasi pangan sesuai imbauan presiden. Di samping itu, kita harus juga melakukan subtitusi pangan," tegasnya.

Anggota Baleg DPR menegaskan, subtitusi pangan dilakukan untuk mengatasi ketergantungan bahan kebutuhan pangan import.

Contoh saja mie dalam negeri yang masih bergantung kepada bahan baku gandum impor dari Ukraina diperkirakan 1,3 juta ton per tahun.

Atas dasar itu, Firman mengingatkan semua pihak harus melakukan subtitusi pangan dengan menggunakan tepung singkong atau mokaf sebagai pengganti ketergantungan gandum import tersebut.

"Kalau tidak dilakukan maka kita akan terjebak dalam ketergantungan bahan baku impor itu berisiko tinggi dengan harga semakin tidak bisa terkendali. Di samping pemerintah juga harus mulai melakukan evaluasi terhadap terhadap produksi pertanian tutur,” tutupnya.