pertambangan melalui pansus dinilainya kurang tepat. Sebab dari pengamatannya, dan berdasarkan pengalaman dalam beberapa kali upaya DPRD membentuk pansus berkaitan dengan pertambangan, semua cenderung jalan di tempat. “Layu sebelum berkembang, lumpuh sebelum mampu berjalan. Kan masih ada opsi yang jauh lebih efektif. Seperti penggunaan hak interpelasi. Itu jauh lebih menggigit dibanding pansus. Sayang, pilihan itu tidak digunakan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah,” jelas lelaki berkacamata itu.

Dia menambahkan, opsi pansus jadi pilihan bisa jadi karena DPRD tidak mau ambil risiko, alias cari aman. “Sebab, pansus cenderung berlaku di internal mereka saja, tidak punya daya tekan ke pemerintah. Beda soal kalau hak interpelasi,” sambung dia. Untuk diketahui, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.