Kabargolkar.com - Komnas HAM menyampaikan indikasi jual beli senjata dalam kasus mutilasi empat warga sipil di Mimika, Papua yang melibatkan oknum anggota TNI AD. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono meminta ada pengawasan ketat terhadap para oknum serta pergerakan logistik baik amunisi maupun senjata.

"Jadi bukannya regulasi pemberian senjata, tetapi lebih kepada pengawasan oknum, pergerakan logistik, kan ini banyak pencurian, juga penyeludupan baik amunisi maupun senjata, nah itu semua lah hal yang perlu diperketat," kata Dave kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).

Menurut Dave, untuk mengetatkan pengawasan perlu ada dukungan sistem digitalisasi yang memadai. Namun di sejumlah lokasi, jaringan digitalisasi belum memadai.

"Dan itu juga membutuhkan bantuan sistem digitalisasi tetapi juga mesti dipikirkan, itu adalah jaringannya belum sepenuhnya jalan mengingat kondisi di sana butuh peningkatan kemampuan, itu semua jadi pertimbangan," ujarnya.

Dave menyampaikan, berdasarkan laporan dari berbagai pihak termasuk inteligen, praktik jual beli senjata dan amunisi kerap terjadi. Dia menyebut praktik tersebut bahkan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari oknum penegak hukum hingga pejabat daerah.

"Kejadian penjualan senjata serta amunisi ini yang kami ikuti dari berita maupun laporan inteligen sudah terjadi beberapa kali, dan juga melibatkan banyak oknum baik aparat penegak hukum, pejabat keamanan maupun pejabat daerah," ucapnya.

Untuk itu, kata Dave, aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengusut para pelaku yang terlibat dalam praktek jual beli tersebut. Dia berharap ada tindakan tegas yang diberikan kepada para pelaku.

"Nah di sini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh aparat baik dari Provos Polri maupun dari Korps hukum dan Korpd CPM, untuk mengusut mereka itu siapa dan bagaimana bisa terjadi, kecerobohan seperti apa saja dan ini harus ada ketegasan dari semua pihak khususnya dari pihak terkait ada tindakan yang tegas untuk menghukum mereka dalam transaksi tersebut, baik mereka yang menyediakan secara finansial maupun logistik," imbuhnya. (detik.com)