kabargolkar.com - Sebanyak 6 anggota DPRD Kota Malang perwakilan fraksi partai politik
menyatakan pendapatnya terkait dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 kemarin. Fraksi-fraksi DPRD kota Malang tersebut mengusulkan agar pemerintah segera mengupayakan program-program yang sifatnya dapat membantu dan meringankan masyarakat Kota Malang dalam menghadapi dampak kenaikan BBM saat ini.

Perwakilan dari fraksi Partai Golkar mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga nantinya penerima bansos wajib sesuai sasaran. Partai Golkar juga meminta pemerintah untuk memberikan bantalan sosial pada warga terdampak kenaikan harga BBM, misalnya dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi upah untuk para pekerja, dan subsidi untuk sektor transportasi.

“Untuk ojek sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh Pemerintah Kota,” ujar salah satu anggota fraksi partai Golkar.

Sementara, Perwakilan Partai PDI Perjuangan, pihaknya meminta penjelasan pemerintah terkait dengan turunnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 19 milyar lebih yang ditakutkan akan berdampak pada perekonomian Kota Malang, terlebih saat ini kondisi BBM baru saja naik.

“Mohon penjelasannya nanti terkait dengan penurunan pendapatan PAD, apalagi saat ini masyarakat dibebankan dengan harga BBM yang juga naik. Ekonomi kita masih instabil, dikhawatirkan jika masyarakat tidak kunjung diprioritaskan akan berpengaruh pada inflasi,” ujar Nurul Setyowati, selaku juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Senin (5/9/2022).

Selanjutnya, Rokhmad, dari fraksi PKS melanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi berikutnya. Menurutnya, PKS juga menyampaikan agar pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif terhadap laju inflasi yang nantinya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kota Malang.

“Kita pertanyakan apa kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi kenaikan BBM yang kemungkinan besar menjadi pemicu naiknya inflasi di kota Malang. Harus ada program dengan langkah yang dapat mengendalikan laju inflasi serta menjaga pertumbuhan ekonomi,” tegas Rokhmad.

Masih terkait dengan dampak kenaikan BBM, perwakilan fraksi PKB meminta oemerintah agar melakukan antisipasi dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah pusat serta menekankan agar mengkaji lagi mengenai anggaran tahun 2022.

“Postur belanja pada P-APBD tahun anggaran 2022 harus dikonsentrasikan pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat, dan mengalihkan rencana anggaran yang tidak berimplikasi langsung kepada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari fraksi partai Gerindra dan perwakilan fraksi Damai Demokrasi kompak meminta penjelasan dan aksi nyata kepada pemerintah kota Malang terkait dengan permasalahan PDAM Perumda Tugu Tirta, yang sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih warga Kota Malang.

Disisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menyatakan sampai saat ini DPRD Kota Malang belum menerima skema terkait dengan pencairan BLT dan alokasi sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Sampai sekarang kita belum terima skemanya. Kita belum tau, Dinsos pun masih menunggu petunjuk teknis. Saya sampaikan ke Pak wali apakah ada petunjuk teknis tapi sampai sekarang belum ke tingkat daerah skemanya. Rencananya Rp 20 milyar, tapi kita wajib melihat skemanya dulu