Di akhir, Made menambahkan jika hanya dianggarkan sebesar Rp 20 milyar untuk masyarakat terdampak, atau 2% dari DAU maka dirasa akan sangat kurang.

“Kalau untuk BLT wajib monggo, tapi kita persiapkan angka lebih besar melalui jaring pengaman sosial dampak kenaikan BBM melalui operasi pasar sebesar 5 milyar, bisa itu kita ambilkan dari BTT,” pungkasnya.

Sedikit berbeda dengan penuturan Made, Walikota Malang menjelaskan Pemerintah Daerah sudah menganggarkan sebesar 2% dari DAU untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.

“Kita mulai kamis dari pusat sudah mengucurkan bantuan, kita dapat 20.273/20.272 penerima dari KPM. Itu sudah 2 persen dari DAU. DAU kita kan 1 koma, kalau 2 persen ya sekitar 20 milyar. Kita sasar nanti ke sana (sasarannya) kita lihat, kan ada kriteria umum, ini yang dimintakan bantuan. Dari pusat kita gak dapat kriteria, jadi pakainya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), data dari pusat semua. Maka nanti jangan sampai over lapping,” tandas Sutiaji selaku Walikota Malang.