Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya, mendesak dan meminta jaminan pemerintah, agar bantuan sosial (bansos) kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa tersalurkan tepat sasaran.

Seperti yang diketahui bersama, pemerintah telah menyiapkan dana senilai Rp24,17 triliun dalam tiga jenis bantuan, untuk menjaga daya beli masyarakat pasca harga BBM naik.

"Saat ini yang harus dipastikan, bagaimana dana kompensasi yang dijanjikan pemerintah harus tersalurkan terlebih dahulu, agar memastikan masyarakat tidak mampu mendapatkan kepastian bahwa daya beli mereka tidak terganggu karena harga BBM naik, karena sudah ada subsidi BBM atau dana kompensasi," kata Bambang dalam keterangan persnya, Selasa (6/9/2022).

Anggota Komisi VII DPR ini tidak menampik, jika seluruh lapisan masyarakat merasa keberatan akan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Pada dasarnya kenaikan harga BBM ini adalah pil pahit, saya pikir tidak ada yang setuju dengan kenaikan ini," ungkapnya.

Tak sampai disitu, Bambang menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini pada dasarnya juga tak menyalahkan pemerintah sepenuhnya.

Alasannya, kata Bambang, pemerintah juga terjebak akan situasi global dan faktor, serta parameter yang menyebabkan minyak dunia itu tinggi.

"Indonesian Crude Price (ICP), di dalam asumsi makro APBN 2022 itu 63 dolar, selisih itu kurang lebih rata-rata 36 dolar, memang ini harus menjadi satu perhatian. Apakah subsidi yang selama ini teralokasi dalam APBN sudah tepat sasaran atau belum, kita mungkin harus mengubah paradigma dan cara penyaluran subsidi," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, subsidi yang ada sekarang ini adalah subsidi pada barang. Padahal yang disubsidi adalah orang, karena hakikat subsidi itu persoalan daya beli.

"Ketika daya belinya menurun atau terganggu, akan diberi subsidi oleh pemerintah agar dia mampu membeli barang tersebut. Cuma mindset dari subsidi itu adalah subsidi barang. Ada barang yang disubsidi dengan jenis yang sama, ada juga yang harga ekonomi sehingga terjadi disparitas harga," jelasnya.

Ketika terjadi disparitas harga, tambahnya, akan ada tambahan permasalahan lagi, kecurangan ekonomi dan sebagainya.

"Saat ini yang harus kita pastikan bagaimana masyarakat yang tidak mampu itu betul mendapatkan subsidi tersebut. Contoh pertalite, berapa persen yang motor, mungkin 30 persen, 70 persen mungkin mobil, anda yakin yang naik mobil itu tidak mampu? Ini yang harus dikaji ulang, penyaluran sudah betul atau belum," tutupnya.