Kabargolkar.com - Indonesia tengah dihebohkan oleh aksi hacker Bjorka yang mengumbar data yang bocor di media sosial bahkan menjual data pengguna dengan registrasi data SIM card prabayar yang berisikan NIK, nomor telepon, nomor KK serta tanggal registrasi.

Sang peretas pun sangat berani membeberkan data yang sangat rahasia yang juga sangat pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Bahkan dia mengaku punya dokumen rahasia Presiden Jokowi.

Yang terakhir, hacker Bjorka tanpa beban ungkap otak di balik pembunuhan aktivis Munir di tahun 2004. Ketua DPR RI Puan Maharani, Buzzer Denny Siregar termasuk Menteri BUMN Erick Thohir juga dibeberkan.

Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani mendesak pemerintah membuat peta jalan keamanan siber di Indonesia. Dia pun menyesalkan persoalan kebocoran data saat ini justru jadi ajang lempar tanggung jawab antar lembaga.

“Secara pribadi kami berulang kali mendorong perlunya peta jalan untuk keamanan siber, namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya. Bagi kami adanya roadmap keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti sekarang. Saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi. Kami nilai amat tidak elok. Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut," paparnya, di Jakarta, Senin (12/9/2022). 

Dia memandang, pengamanan dan pelindungan data harus diakui menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah, termasuk swasta. Christina pun berharap persoalan kebocoran data bisa terbantu dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sehingga dia meminta dukungan masyarakat agar RUU tersebut segera disahkan. 

“Pada akhirnya kami menganggap kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi. Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik. Isu keamanan siber dan tentunya keamanan data yang belakangan ramai memberikan optimisme pada kita betapa masyarakat mulai paham akan penting dan berharganya data pribadi. Ini pertanda baik bangsa Indonesia terus beranjak naik kelas yang sejatinya juga harus diikuti dengan kerja keras pemerintah, memastikan seluruh perangkatnya memiliki kesadaran yang sama dengan masyarakat kita,” pungkasnya.