Kabargolkar.com - Legislator Golkar Firman Soebagyo, mendesak pemerintah untuk berani tegas menghadapi lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, yang kini terus beroperasi secara ilegal.

Sejatinya, menurut Waketum Partai Golkar ini, LSM seharusnya berfungsi menjembatani komunikasi dan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Akan tetapi, Firman menilai, adanya LSM asing ini justru menyebarkan propaganda untuk mengganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.

Parahnya, tegas Firman, LSM asing ilegal mulai mengindikasikan agenda terselubung di Tanah Air.

"Ada saja LSM asing yang malah melakukan kegaduhan di Indonesia. Entah dengan mengkonfrontasi warga hingga pemerintahan,” kata Firman dalam keterangan persnya, Senin (19/9/2022).

Tak sampai disitu, anggota Baleg DPR RI menuturkan, regulasi pemerintah dalam menangani LSM asing ilegal masih lemah.

Ia pun menyebutkan pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat sebagai salah satu isu yang rentan ‘ditunggangi’ oleh LSM asing.

"Apabila (LSM asing) terus melakukan propaganda negatif, bisa jadi nantinya hasil industri malah dimanfaatkan oleh bangsa lain. Kalau ada LSM yang dirasa membahayakan stabilitas politik nasional, pihak berwajib akan segera mengambil langkah hukum untuk mengatasi masalah tersebut," tutup Firman.

Sebelumnya diberitakan, pengamat intelijen, Stanislaus Riyanto memiliki perhatian serupa.

Dia menduga LSM asing memiliki agenda tersendiri di Papua dalam bentuk penyaluran dana dan logistik.

"Telah banyak ditemukan bukti bahwa TAF (The Asia Foundation) campur tangan dalam isu DOB (Daerah Otonomi Baru) yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua," kata Stanislaus.

TAF, yang didanai oleh UK Climate Change, di Bumi Cendrawasih melancarkan program SETAPAK 3. Program itu mengklaim bahwa gagasan DOB berdampak pada deforestasi dan intervensi militer. 

Oleh karenanya, sejak Mei 2022, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis di Papua untuk menolak DOB, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan Aliansi Mahasiswa Papua, kata Stanislaus.