Selain itu untuk peningkatan PAD perlu digali sumber sumber baru, seperti sumber dari Terminal khusus Pelabuhan, selain yang sudah ada yaitu berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang muaranya akan meningkatkan Pendapatan Daerah.

Mengenai Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pihaknya menilai seharusnya dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, serta meningkatkan daya saing masyarakat dan daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan atau jaring pengaman sosial, dan infrastruktur, sehingga mobilitas, konektivitas dan produktivitas masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.

“Sejauh manakah Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengakomodir hal-hal tersebut?

Terkait Program Kegiatan, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan Anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap anusipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemic dan pemulihan perekonomian masyarakat. Artinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui OPD-OPD terkait harus mampu membuat program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera di masa-masa sulit pemulihan perekonomian saat ini.

Rapat paripurna dilanjutkan pekan depan , Kamis (29/9) dengan agenda jawaban dari Gubernur Sumsel.