Kabargolkar.com - Legislator Golkar Komisi XI DPR RI menghimbau pemerintah, agar permasalahan BUMN pada sektor konstruksi jangan sampai mempersempit ruang fiskal.

Misbakhun menjelaskan, BUMN sektor konstruksi saat ini tidak hanya mengerjakan berbagai proyek infrastruktur, tetapi juga memegang portofolio seperti properti hotel maupun jalan tol.

"Kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan bagi BUMN sektor konstruksi karena mulai tidak fokus untuk mengerjakan bisnis utamanya di bidang jasa konstruksi," kata Misbakhun dikutip dari akun Instagram pribadinya @mmisbakhun, Kamis (29/9/2022).

Akibatnya sejak tahun 2017, menurut data yang dipegang anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, pendapatan yang bersumber dari jasa utama BUMN di sektor konstruksi semakin menurun.

"Seluruh daya keuangan bisnis perusahaan tersebut justru digunakan untuk memperkuat portofolio kepemilikan properti," ujar Misbakhun.

"Situasi ini merupakan masalah fundamental karena BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang mengemban amanat konstitusi," sambungnya.

Dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa, kata anggota Komisi XI DPR ini, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Serta, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ungkap Misbakhun.

Oleh karena itu, Misbakhun mendorong pemerintah untuk segera memetakan permasalahan BUMN sektor konstruksi.

"Serta memastikan seluruh projek benar-benar dilaksanakan atas hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat," pinta Misbakhun.

"Jangan sampai usaha konstruksi di BUMN justru menggerogoti keuangan negara dan kemampuan fiskal semakin menyempit," lanjutnya.

Tak sampai disitu, Misbakhun menegaskan, permasalahan ini juga diakibatkan tata kelola perusahaan yang kurang baik, atas tidak fokus pada bisnis utamanya dan terus menambah portofolio kepemilikan.

"Pemerintah harus mampu menunjukkan kredibilitas penyelesaian masalah secara fundamental terhadap BUMN sektor konstruksi," tegas Misbakhun.

"Presiden Jokowi sudah menegaskan infrastruktur adalah sesuatu yang penting untuk meningkatkan konektivitas masyarakat dan meningkatkan derajat perekonomian. Akan terapi, jika tata kelolanya masih memiliki masalah fundamental, pemerintah melalui BUMN sektor konstruksi sedang menyimpan sebuah permasalahan yang sangat serius dan berkelanjutan," tutup Misbakhun.