Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ravindra Hartarto mendesak pemerintah, agar tata kelola pupuk bersubsidi harus segera dibenahi.

Anggota Komisi IV DPR ini mengatakan, hal tersebut perlu segera agar alokasi pupuk bersubsidi dapat dengan tepat sampai kepada penerima.

Terlebih, kata anak dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini, Komisi IV sedang fokus pada aspek pendataan untuk alokasi pupuk subsidi kepada petani.

"Saat ini yang lebih ditekankan adalah soal data, tentu kami juga mendorong ada subsidi khusus untuk para petani," kata Ravindra dalam keterangan persnya, Rabu (2/11/2022).

Ravindra mengungkapkan, persoalan data menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dibenahi oleh stakeholder terkait.

"Hal tersebut untuk memastikan adanya kesinambungan untuk mendata petani yang rentan terhadap fluktuasi harga dan ini diharapkan tepat sasaran," jelasnya.

"Selain itu, BPS juga dalam waktu dekat akan membuat survei pertanian yang lebih komprehensif," sambungnya.

Tak sampai disitu, ia menilai, data yang akan disajikan oleh BPS pastinya akan melibatkan lintas Kementerian, untuk memastikan alokasi pasokan data pupuk dapat terdistribusi secara tepat.

"Jadi data ini harus terus diperbaharui dan diperbaiki supaya tidak terjadi disinformasi untuk perpaduan tersebut," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Ravindra menegaskan, adanya kenaikan harga pupuk dalam beberapa waktu terakhir, tak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi global.

Misalnya, ujar Ravindra seperti Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, secara tidak langsung itu berdampak pada pasokan bahan baku pupuk.

"Karena gas yang merupakan komponen dasar pupuk kimia," tutupnya.