Kabargolkar.com - Legislator Golkar Mukhamad Misbakhun, menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal beberapa aspek, seperti dana bagi hasil (DBH) dari cukai rokok.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan rapat kerja (raker) membahas kebijakan tarif CHT (cukai harga tembakau) tahun 2023.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, berbagai kebijakan cukai rokok sejauh ini justru lebih bikin para petani tembakau sengsara, dan jauh dari kata sejahtera.

Jika kebijakan berpihak kepada produsen dan petani tembakau, menurut anggota Komisi XI DPR ini, Sri Mulyani pastinya akan diuntungkan.

“Saya perlu menyampaikan ini. Saya yakin, kalau berpihak ke petani tembakau, dukungan dari petani tembakau saya yakin akan mengalir. Jasi apapun nanti. Riil ini, karena saya dibantu oleh mereka dalam urusan pemilihan umum saya, ini masalah konstituen,” kata Misbakhun dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Tak hanya itu, Misbakhun bahkan menyebut, bahwa para petani dan orang-orang di industri tembakau akan memberikan respons atas kebijakan terkait cukai, termasuk dukungan bagi pemerintah.

“Saya yakin, kalau ini mereka diberikan afirmasi, misalnya anggaran-anggaran yang berpihak kepada mereka, mereka ini saya yakin juga akan memberikan resiprokal reward kepada kita,” tutup Misbakhun.

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menentukan bahwa kenaikan tarif CHT rata-rata tertimbang untuk 2023 dan 2024 adalah 10 persen dan untuk golongan sigaret kretek tangan (SKT) maksimal 5 persen.

Lalu, penyesuaian batasan minimum harga jual eceran (HJE) akan memperhatikan perkembangan harga pasar dan rata-rata kenaikan cukai rokok.

Dia pun menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai rokok akan berpengaruh terhadap inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Alasannya, kebijakan tarif cukai itu akan meningkatkan harga produk hasil tembakau, sedangkan rokok merupakan salah satu barang yang banyak dikonsumsi masyarakat.