“Sistem pemilu paling ideal untuk mematangkan proses demokrasi di Indonesia adalah proporsional terbuka,” ujarnya, di Purwakarta, Rabu (4/1/2023).

Menurut dia, proporsional terbuka merupakan kompromi antara proporsional tertutup dan distrik. Sistem proporsional terbuka ada dialektika demokrasi yang mencerminkan keterwakilan partai dan masyarakat. Sehingga sistem itu yang ideal dalam proses pematangan demokrasi di Indonesia.

“Dengan begitu, kita akan masuk pada pematangan politik menuju sistem distrik murni,” tegas politisi Partai Golkar ini. 

Sebaliknya, untuk wacana kembali ke sistem proporsional tertutup justru merupakan sebuah kemunduran dalam perjalanan demokrasi di Tanah Air.

“Wacana kembali ke sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran dalam kedewasaan berdemokrasi. Publik kehilangan keterwakilannya, dan partai memiliki otorisasi menentukan anggota legislatif berdasarkan kehendak pimpinan partainya. Sehingga oligarki politik akan tumbuh dengan kuat dalam sistem proporsional tertutup,” ucapnya. 

Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya minat masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu lantaran masyarakat merasa kehilangan keterwakilannya.

“Bahkan dalam pemilu yang digabung antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, orang memiliki kecenderungan memilih presiden saja tanpa memilih legislatif,” ungkapnya.