Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyebut tindakan Presiden Joko
Widodo alias Jokowi yang meminta jajarannya lebih memperkuat nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2023 sangat tepat. Apalagi setelah di tahun 2022 lalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai ekspor mencapai USD268 miliar.

Menurutnya, nilai ekspor dan kinerja ekonomi nasional di tahun 2022 sangat positif. Bahkan, dengan adanya kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan ini diyakini Misbakhun akan menguatkan nilai ekspor Indonesia di tahun 2023. 

"Terkait dengan permintaan presiden terhadap pertumbuhan ekspor kita, saya yakin bahwa kinerja ekonomi terutama hilirisasi di sektor pertambangan, di sektor mineral ini akan memberikan dampak yang kuat terhadap ekspor kita di tahun 2023 nanti," kata Misbakhun, Selasa, (17/1/ 2023).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, larangan ekspor bahan mentah oleh Presiden Jokowi sejauh ini belum berjalan efektif, karena posisi Indonesia terhadap larangan ekspor nikel ini masih mengalami banting sehingga ekspor Indonesia akan memiliki nilai tambah. 

"Bukan bahan baku mentah ya. Kemudian presiden juga melarang ekspor bauksit. Bauksit dilarang oleh pemerintah juga untuk  memperkuat hilirisasi pertambangan kita," ujarnya.

Ditekankan pula bahwa kebijakan hilirisasi pertambangan ini menjadi satu modal besar Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor, karena yang akan diekspor ke depan bukanlah bahan mentah tetapi bahan jadi yang memiliki nilai jual sangat tinggi. 

"Hilirisasi ini akan memberikan penguatan yang luar biasa terhadap nilai ekspor Indonesia. Jadi menurut saya larangan ekspor ini adalah bagus apabila larangan itu adalah larangan ekspor untuk bahan baku, bahan mentah dan sebagainya," ucapnya.

Dijelaskan Misbakhun, jika larangan ekspor bahan mentah ini dilakukn dengan baik maka akan memberikan nilai tambah, dan pertumbuhan ekspor ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan cadangan devisa. 

“Saya setuju dengan Presiden, makanya devisa hasil ekspor harus dikuatkan regulasinya oleh Bank Indonesia. Bahwa semua ekspor bahan baku bahan mentah dan bahan jadi yang berasal dari Indonesia, maka devisa hasil ekspornya harus masuk ke perbankan Nasional Indonesia,” jelasnya.

“Kalimat harus ini, harusnya menjadi aturan yang ditegakkan baik itu oleh bank sentral maupun perbankan nasional kita, karena ini juga akan memberikan penguatan terhadap cadangan devisa kita. Tinggal bagaimana tidak melanggar undang-undang sistem devisa bebas, tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sana maka harus dibuat aturan baru yang mengakomodasi bagaimana memperkuat sistem cadangan devisa kita dengan hasil ekspor kita yang meningkat tajam tersebut,” tambahnya.

Untuk itu pula, anak buah Airlangga Hartarto ini mengusulkan agar disinkronkan semua aturan-aturan yang berkaitan dengan ekspor di sektor keuangan. 

“Misalnya kalau ada emiten di pasar modal yang bergerak di bidang ekspor hasil pertambangan, maka dia kemudian mendapatkan pembiayaan dari perbankan nasional, maka dibuat aturan yang terintegrasi yang kuat bahwa dia harus merepatriasi devisa hasil ekspornya, harus di perbankan nasional. Karena Ini dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian nasional,” jelasnya lagi