Kabargolkar.com - Komisi VII DPR RI mengapresiasi komitmen Pertamina dalam menangani insiden terbakarnya Depo Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang Jakarta.
Komisi VII pun telah melakukan kunjungan ke Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang Jakarta guna memastikan komitmen yang sangat serius dari Pertamina.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, Pertamina memastikan pihak yang menjadi korban sudah ditangani secara baik dari segi kesehatan, termasuk penanganan di rumah sakit.
“Semua langsung ditangani dan kami mengapresiasi hal tersebut. Sekarang, tinggal bagaimana, target jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya,” ujar Maman, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/3/2023).
Sebelumnya, jajaran Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke TBBM Plumpang Jakarta pada Selasa (7/3/2023). Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI berdiskusi sekaligus mendengarkan pemaparan mengenai insiden di TBBM Plumpang dengan pihak Pertamina.
Para wakil rakyat diterima Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono.
Dari hasil diskusi dan penjelasan Pertamina, diutarakan Maman, terdapat dua hal yang bisa digarisbawahi yakni mengenai permasalahan atau penyebab kebakaran, yang belum bisa diambil kesimpulan terlalu dini. Sebab, saat ini masih dalam proses investigasi dari tim-tim yang berkepentingan.
“Selain itu terkait kondisi mitigasi, advokasi, serta beberapa dampak ataupun kondisi pasca kebakaran,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, TBBM Plumpang merupakan objek vital nasional yang menjadi salah satu titik tumpu penyuplai energi untuk masyarakat.
Oleh karena itu, perlu titik temu pasca insiden sehingga menjadi solusi dari berbagai permasalahan, salah satunya melalui pembentukan buffer zone hijau dan biru.
“Yang harus dipahami publik, TBBM Plumpang adalah objek vital nasional, karena merupakan titik tumpu penyuplai bahan bakar. Namun kami pastikan bahwa pasokan ke masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR mendorong BUMN migas tersebut untuk membuat buffer zone hijau dan biru. Buffer zone hijau dan biru adalah buffer zone ramah lingkungan yang bisa menyekat atau membatasi antara lokasi area dan masyarakat.
“Hijau artinya ramah lingkungan, ada pepohonan. Lalu biru merupakan daerah aliran sungai. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu solusi yang cukup komprehensif dan menyelesaikan permasalahan yang ada,” pungkasnya.