Kabargolkar.com - Seluruh pihak di Kalimantan Timur harus mulai menyadari bila setiap
objek wisata memiliki keunikan dan keunggulan yang bisa mengantarkan nama provinsi ini ke kancah lebih luas.

“Yang terpenting adalah bagaimana daerah seperti Kaltim mampu menyadari dan mengenalkan daerah-daerah yang memiliki wisata unggulannya, baik nasional maupun internasional. Karena saat ini kami di DPR RI sedang menyusun revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Sabtu (29/4/2023).

Hetifah menerangkan, melalui revisi tersebut maka daerah non-prioritas pariwisata Indonesia bisa mendapat perhatian, kesempatan, porsi dukungan, dan fasilitas lebih. Hingga fokus pemerintah tidak hanya kepada daerah super prioritas seperti Bali, Labuan Bajo, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Namun juga kepada Kalimantan Timur yang memiliki sejumlah destinasi unggulan seperti Pulau Derawan di Berau. Termasuk kampung dan desa tematik yang menyajikan keunikan dan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan tempat wisata lain yang sudah terkenal di Tanah Air.

“Banyak desa atau kampung tematik di Kaltim yang memiliki wisata unggulan. Seperti Ekowisata Bamboe Wanadesa itu misalnya. Tinggal bagaimana pemerintah setempat bisa menyadari bagaimana lokasi ini bisa jadi daya tarik,” katanya. 

Wakil rakyat asal Kalimantan Timur itu pun meminta agar pemerintah daerah sebaiknya jangan terfokus mengembangkan daya tarik untuk menggenjot kunjungan wisatawan asing, namun lebih kepada wisatawan domestik.

“Fungsi tourism (pariwisata) bukan sekadar mendatangkan orang luar negeri ke daerah tersebut. Namun bagaimana mengembangkan masyarakat dari sekitar lokasi wisata sampai masyarakat di daerah itu untuk lebih bahagia bisa berwisata dan mampu mengembangkan ekonomi daerah tersebut. Hingga bisa menciptakan ekonomi baru seperti ekonomi kreatif,” tegasnya. 

Politisi Partai Golkar itu mengusulkan kepada Kalimantan Timur untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di dunia pariwisata melalui pembangunan sekolah tinggi pariwisata. Seperti yang sudah ada di Bali, Bandung, dan Sumatera Selatan.

“Harusnya Kaltim sudah bisa memulai membangun sekolah tinggi pariwisata. Karena mereka yang lulus memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memajukan wisata Kaltim ke depan. Karena perlu diingat, sektor pariwisata bukan hanya berbicara satu sektor saja. Namun juga semua sektor yang berkaitan, seperti perhotelan, restoran, industri kreatif, transportasi, dan sebagainya,” terangnya.

Hetifah mendorong terbentuknya kolaborasi antar-kementerian dan dinas di daerah untuk memajukan pariwisata di Kalimantan Timur. Menurutnya, tanpa kolaborasi tersebut, maka pariwisata di Benua Etam tidak akan maju dan terisolasi. Lokasi wisata misalnya, tidak mungkin hanya bisa dikenal melalui promosi kementerian atau Dinas Pariwisata, namun tidak bisa diakses karena belum didukung infrastruktur jalan yang baik atau transportasi yang menunjang.

“Percuma lokasi wisata itu bagus, tapi ke sana jalannya rusak atau tiket pesawatnya mahal. Seperti mau ke Pulau Derawan itu, tidak ada direct flight, bahkan terkesan dimonopoli maskapai tertentu. Tidak ada pilihan lain. Itu kan menjadi pertimbangan orang luar datang