Kabargolkar.com - Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jambi. Kunker tersebut dalam rangka untuk berdiskusi mengenai pengawasan program dan kinerja terkait di Komisi VIII, yaitu Bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Penanggulangan Bencana.

Usai pertemuan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan pihaknya sudah mendengarkan penjelasan, baik yang disampaikan oleh Gubernur Jambi maupun jajaran serta dari Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.

“Dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jambi tentu sudah dilihat hasilnya dari angka kemiskinan, pengangguran serta berbagai upaya dalam penanggulangan bencana itu dirasakan sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada Parlementaria usai pertemuan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (8/5/2023).

Meskipun demikian, ia tidak menampik bahwa dalam pertemuan itu terdapat aspirasi dan usulan, khususnya kebijakan dari Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil yang berkaitan dengan program regular di Kementerian Sosial yang harus dikomunikasikan bersama dengan pemerintah daerah. Termasuk, persoalan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam konteks ini adalah Kementerian Sosial.

“Kami tentu mencatat ini semua termasuk juga tadi di dalam bidang keagamaan. Ada aspirasi untuk menegerikan (mengubah status menjadi sekolah negeri, red) berbagai madrasah dalam rangka bagaimana pelayanan pendidikan keagamaan di Provinsi Jambi bisa lebih maksimal. Sehingga, dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan Kementerian Agama di Provinsi Jambi,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di sisi lain mengenai upaya antisipasi mitigasi bencana, terutama Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Disampaikan dalam pertemuan bahwa wilayah Jambi rawan sekali kebakaran hutan. Karena itu, ujar Ace, Komisi VIII DPR mendorong Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini BPBD, BMKG dan instansi terkait untuk meningkatkan mitigasi, termasuk dalam menghadapi potensi ancaman La Nina.

“Karhutla harus diantisipasi kemungkinan adanya kebakaran hutan. Pemerintah Provinsi Jambi telah siap dengan berbagai langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hal tersebut tentu dukungan dari pemerintah pusat dalam konteks ini BPBD untuk mendorong bagaimana komunikasi infrastruktur dari (pencegahan) Karhutla ini bisa (diantisipasi dengan) baik. Kami nanti akan memperjuangkan aspirasi ini dalam rapat-rapat kami di komisi VIII,” pungkasnya. (dpr.go.id)