kabargolkar.com - Politisi Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan Fraksi Partai Golkar (FPG) memandang, tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yaitu, "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sangat tepat dalam memotret sekaligus menjawab segala tantangan yang ada. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuannya agar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2024 dapat dibahas lebih lanjut.

"Guna mencapai target dan tujuan APBN 2024, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintah perlu terus melanjutkan dan memperkuat sejumlah agenda reformasi, seperti reformasi struktural, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, serta yang paling mutakhir adalah reformasi sektor keuangan," ujar Dave saat membacakan pandangan Fraksi Golkar atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun 2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Dari sisi indikator ekonomi makro, Fraksi Golkar berpandangan bahwa, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diusulkan pada kisaran 5,3 hingga 5,7 persen, target tersebut terbilang realistis mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbaik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Fraksi Golkar, lanjutnya mengapresiasi optimisme pemerintah mengusulkan target inflasi tahun 2024 pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. "Di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga 2024 mendatang, target tersebut perlu dicermati secara seksama. Terlebih, pada 2024 akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu Serentak serta wacana kenaikan gaji ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional," jelas Anggota Komisi I tersebut.

Kemudian, terhadap nilai tukar rupiah yang diproyeksi pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300, Fraksi Golkar mendukung pemerintah bersama Bank Indonesia meningkatkan kualitas pengelolaan devisa khususnya terkait regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar mampu berkontribusi optimal terhadap ketahanan kurs rupiah. "Stabilitas politik juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga iklim investasi sebagai salah satu sumber devisa utama di tahun 2024," lanjutnya.

Lebih lanjut, dari sisi postur RAPBN 2024, pendapatan negara pada APBN 2024 yang ditargetkan dalam kisaran 11,81 hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan optimisme pemerintah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di tengah tingginya dinamika ekonomi global. "Namun demikian Fraksi Partai Golkar menilai target tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat tax ratio yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara di kawasan," terang Dave.

Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja negara di kisaran 13,97 hingga 15,01 persen PDB. Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2024 diusulkan sebesar 2,16 hingga 2,64 persen PDB, dengan rasio utang negara dalam kisaran 38,07 hingga 38,7 persen PDB. Keseimbangan primer ditargetkan bergerak menuju positif di kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen PDB.

"Angka-angka tersebut mencerminkan pengelolaan utang serta sustainabilitas APBN yang semakin membaik. Namun demikian, Fraksi Partai Golkar mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah beserta penjelasannya mengenai kekayaan negara yang dipisahkan berupa aset dan kewajiban BUMN dalam rapat-rapat selanjutnya," imbuhnya.