kabargolkar.com - Golkar tidak lari dari apa yang disampaikan oleh LKPJ itu,
kemudian menekankan hal-hal secara umum dari penjelasan, ungkapan-ungkapan dan catatan oleh Pansus LKPJ.

Berangkat dari sini ternyata bahwa pelaksanaan pembangunan LKPJ Gubernur Sunut tahun 2022 itu semakin jauh dari visi-misi Gubernur.

Padahal ini sudah mendekati berakhirnya masa jabatan tetapi kita tidak melihat pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat seperti apa yang kami sampaikan dalam pandangan Fraksi Golkar.

“Perlu diketahui yang kita sampaikan itu bukan pandangan pribadi dan bukan juga dikarenakan sentimen Partai Golkar, itu semua berdasarkan fakta objektif yang disampaikan oleh Tim Pansus LKPJ secara formal,” ujar juru bicara DPRD Sumut dari fraksi Golkar, Syamsul Qomar menjawab wartawan, Rabu, (24/5/2023).

Sementara diketahui sebelumnya pada rapat Paripurna Dewan yang digelar kenarin Fraksi Golkar menyampaikan sebanyak 15 catatan dan rekomendasi pendapat dari Fraksi Partai Golkar atas Laporan Pansus DPRD Sumut tentang Pembahasan LKPJ Gubsu Tahun Anggaran 2022 :

1. Fraksi Partai Golkar menilai bahwa visi misi pembangunan Sumatera Utara terlebih pada LKPakhir tahun 2022 semakin jauh dari cita-cita Sumut Bermartabat.

2. Salah satu kesimpulan Pansus LKPJ tahun 2022 yang menyebutkan bahwa proyek multiyears infrastruktur sebagai proyek gagal. mengingat hasil peninjauan lapangan Pansus LKPJ mendapati setiap ruasnya tidak ada yang selesai, bahkan ada yang hanya 0,116% yang baru selesai.

3. Temuan pansus LKPJ akhir tahun 2022 yang menemukan rendahnya pencapaian proyek tahun jamak bahkan dinilai gagal.

4. Kesimpulan lain dari Pansus LKPJ adalah penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak berdasarkan skala prioritas.

5. Fraksi Golkar kembali mengingatkan kepada saudara gubernur terkait KSO yang lakukan oleh PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU). Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara menilai bahwa kerja sama operasi KSO) yang dilakukan PT Perkebunan Sumatera Utara merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Untuk itu Fraksi Golkar mengingatkan agar rencana KSO BUMD itu agar tidak berbisnis gelap di tempat terang.

6. Melalui forum paripurna kembali lagi Fraksi Golkar mengingatkan saudara gubernur bahwa penyerahan aset RS Indrapura kepada Pemerintah Kabupaten Batubara yang dilakukan harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku agar pemprovsu ke depannya tidak menuai masalah secara hukum. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 sudah mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan pada pasal 331 ayat 1 tentang pemindahan barang milik daerah dilakukan setaleh mendapat persetujuan DPRD untuk aset yang bernilai lebih 5 milyar.Untuk itu Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta penyerahan aset tersebut kepada pemkab batu bara agar dibatalkan.

7.Fraksi Partai Golkar sangat menyesalkan pilihan jalan alternatif Medan-Berastagi yang telah dipilih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal ada jalan alternatif lainnya yang telah dibicarakan secara detail dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Karo yang memiliki jarak lebih pendek.

8