Kabargolkar.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin tim kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi II terkait Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 ke Kota Depok, Jawa Barat. Doli dengan sapaan akrabnya, menyatakan bahwa Komisi II ingin memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.

 "Komisi II yang merupakan komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan pemilu. Kami mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa kesiapan pemilu prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya," kata Doli pada saat Kunspek Komisi II di Kantor Walikota Depok, Depok, Jawa Barat, Senin(5/6/2023).

 Doli pun mengatakan dalam meningkatkan kualitas pemilu 2024, Komisi II memastikan dari berbagai tahapan dalam kesiapan pemilu 2024 yang salah satunya adalah tahapan validisasi daftar pemilih. "Salah satu yang ingin kita(Komisi II) pastikan sampai hari ini, penyelenggara pemilu sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Termasuk melakukan tahapan validisasi daftar pemilih," tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Tahapan validisasi daftar pemilih, menjadi pertimbangan Doli. Dikarenakan, pengelolaan data kependudukan berada di pemerintah sehingga perlu koordinasi bagi penyelenggara pemilu 2024 untuk penyesuaian data kependudukan yang masih tanggung jawab disdukcapil.

"Setiap Pemilu diselenggarakan, salah satu isu yang mengemuka adalah persoalan daftar pemilih. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, kalau terjadi sengketa antara satu partai dengan partai lain dan juga satu caleg dengan caleg yang lain. Karna tidak adanya sinkronisasi antara data kependudukan dari institusi tertentu dengan institusi yang lain," ucap Legislator Dapil Sumatera Utara III.

 Menurut Doli, KPU Depok sudah mengikuti proses tahapan yang seusai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. "Hampir bisa dikatakan tidak ada hambatan. Tinggal, koordinasi antara Bawaslu dan KPU yang harus diintensifkan," tutup Doli. (dpr.go.id)