Kabargolkar.com - Cen Sui Lan, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Kepulauan Riau (Kepri), mengusulkan pembangunan folder pengendalian banjir di pemukiman warga yang berada di sekitar kawasan bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.

Menurut Cen, pembangunan folder tersebut merupakan prioritas yang sangat penting bagi wilayah Tanjungpinang Timur.

Usulan ini disampaikan oleh Cen Sui Lan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Mulyono, yang berlangsung pada Rabu (7/6/2023) di ruang rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta.

Rapat kerja tersebut bertujuan untuk membahas rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian PUPR tahun anggaran 2024, serta mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2023 dan tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pelaksanaan tahun anggaran 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Cen Sui Lan menjelaskan kepada Menteri PUPR bahwa Tanjungpinang sering mengalami banjir besar saat hujan, terutama di daerah sekitar kawasan Bandara RHF Tanjungpinang, khususnya wilayah Tanjungpinang Timur.

"Ketinggian air mencapai 1,5 meter saat terjadi banjir, dan banyak pemukiman yang terendam. Oleh karena itu, penanganan khusus diperlukan," ungkap Cen Sui Lan.

Politisi Partai Golkar ini mengemukakan bahwa wilayah kawasan Bandara RHF Tanjungpinang memerlukan pembangunan folder pengendalian banjir yang besar.

"Meskipun di Kota Tanjungpinang sudah ada folder pengendalian banjir yang dibangun di Jalan Pemuda, namun itu bukan berada dalam satu kawasan dengan bandara RHF Tanjungpinang. Saya memohon agar folder pengendalian banjir untuk Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepri, diprioritaskan," pinta Cen Sui Lan.

Menanggapi permintaan tersebut, Badan Wilayah Sungai (BWS) IV Kepri Ditjen Sumber Daya Air (SDA) langsung berkoordinasi dengan Hj Rahma, Wali Kota Tanjungpinang.

Pihak Kementerian PUPR meminta Wali Kota Tanjungpinang untuk segera menyiapkan Readiness Criteria (RC), yaitu persyaratan dari program pemerintah pusat yang harus dipenuhi, dalam hal ini Ditjen SDA Kementerian PUPR.

"Kami berharap Pemko Tanjungpinang agar dapat menyelesaikan dengan segera, semua kriteria seperti DED dan aspek legal lainnya,” kata Cen Sui Lan yang biasa dipanggil Aisyah ini. (batamnews.co.id)