Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun berharap, dalam Nota Keuangan 2024 yang akan dibacakan Presiden Jokowi menyinggung persoalan cukai plastik. Atau lebih tepatnya, mengenai pemberlakukan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Legislator asal Pasuruan ini mengungkapkan, DPR RI sudah memberikan restu kepada pemerintah untuk segera menerapkan ekstensfikasi kedua cukai tersebut. Isu kesehatan seperti obesitas dan pencemaran lingkungan, harus menjadi fokus pemerintah.

"Ini harusnya mudah-mudahan karena di KEM-PPKF 2024 sudah saya ingatkan. Mudah-mudahan di Nota Keuangan itu sudah mulai dimasukkan oleh Presiden, karena sudah tidak membutuhkan lagi persetujuan dari DPR dan kita sudah memberikan persetujuan," ujar Misbakhun dalam Diskusi Forum Legislasi di DPR RI, dikutip Rabu (16/8/2023).

Kemudian, Misbakhun menegaskan, penerapan cukai plastik dan MBDK membutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu, penerapannya belum bisa dilakukan pada tahun ini.

"Asal tahu saja, pemerintah sudah mematok pendapatan dari cukai plastik sebesar Rp 980 miliar dan pendapatan dari cukai berpemanis sebesar Rp 3,08 triliun. Untuk itu, total penerimaan dari kedua pos tersebut adalah Rp 4,06 triliun," tegas Misbakhun.

"Adapun, kedua target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023," sambungnya.

Diketahui, Presiden Jokowi akan membacakan Nota Keuangan Pengantar Rancang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dalam Rapat Tahunan DPR dan MPR RI. Presiden Jokowi dijadwalkan akan membacakan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2023 pukul 14.35 WIB.