Kabargolkar.com - Komisi II DPR akan menggalar rapat konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pekan depan. Salah agenda rapat yakni membahas soal putusan Mahkaman Konstitusi (MK) yang membolehkan pelaksanaan kampanye di lembaga Pendidikan.

"Ini perlu perlu kajian lebih lanjut pada rapat kerja mendatang bersama dengan mitra kerja penyelenggara pemilu. Karena ini sesuatu yang baru," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di sela-sela kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jumat (25/8)

Anggota Fraksi Golkar ini mempertanyakan putusan MK yang mengizinkan peserta pemilu menggelar kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Walaupun tidak menggunakan atribut kampanye, ia khawatir implementasi dari kebijakan tersebut akan menimbulkan polemik.

"Kami akan meminta penjelasan lebih rinci melalui KPU terhadap putusan MK itu dalam rapat konsultasi untuk merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan Komisi II DPR. Tentu, implementasi dari putusan MK itu harus diperjelas," ujarnya.

Doli menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melakukan pengawasan maksimal. Hal ini agar tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Selain itu, ia berharap tidak semua lembaga pendidikan menjadi ruang untuk kampanye.

"Jangan sampai ada ajang pertarungan politik. Walaupun belum ada aturan teknis, saya kira daerah harus mempersiapkan dir," Doli menjelaskan.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023), MK mengizinkan peserta pemilu melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan.