kabargolkar.com - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim menyampaikan pemandangan umum atas nota kejelasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023.

Pemandangan umum yang dibacakan oleh Anggota DPRD Kutim, Hasna yang juga berada di Komisi D menyampaikan.

Bahwa nota penjelasan rancangan perubahan APBD Kutim tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 9.788.710.143.665 triliun alias Rp 9,788 triliun.

Dimana, rincian dari APBD tersebut diantaranya pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 2,379 miliar berubah menjadi Rp 272,536 miliar dan pendapatan transfer meningkat dari Rp 5,689 triliun menjadi Rp 7,444 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 31 persen.

"Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 532,737 miliar," ungkapnya, Rabu (6/9/2023).

Lanjutnya, dapat disimpulkaan APBD perubahan 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 66 persen dari penetapan awal.

Berdasarkan peningkatan APBD 2023 tersebut, maka Fraksi Partai Golkar meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera merealisasikan program kegiatan dari APBD murni 2023.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kutim juga meminta Bupati Kutim agar menginstruksikan kepada OPD terkait yang mengerjakan program-program fisik agar segera merealisasikan kegiatannya.

Sehingga, penyerapan anggaran pada APBD 2023 dapat dilakukan secara maksimal dan dapat menggerakkan perekonomian rakyat Kutim.

Dalam RKPD salah satunya multi years seperti Pelabuhan Kenyamukan dan jaringan air bersih.

Fraksi Golkar berpendapat bahwa OPD terkait yang lebih fokus dan cepat dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan.

"Baik proses lelang maupun hal teknis lapangan sehingga program kegiatan terealisasi," terangnya.