“Kita juga selalu melakukan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat seperti belum lama ini saya melakukan sosialisasikan di Toboali dikarenakan banyaknya masyarakat Bangka Selatan khususnya Toboali tidak tahu adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Lanjutnya, bantuan hukum ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

“Terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus ada persyaratan dan tata caranya jangan karena ada bantuan hukum semua harus dibantu,” jelasnya.

Dijelaskan Marsidi, syarat bantuan hukum diberikan dengan syarat antara lain identitas pemohon, pokok persoalan, dokumen perkara, melampirkan surat keterangan miskin.

“Saya mengingatkan walaupun adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh pemerintah daerah, jangan pernah untuk melakukan perbuatan yang tersangkut persoalan hukum,” harapnya.