Kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi mempertanyakan ke Pemerintah Daerah sudah sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada APBD 2023 terutama kegiatan fisik.

Selain itu, fraksi ini juga mempertanyakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga September 2023 ini.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Taufik, dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kabupaten Melawi tentang APBD Melawi Tahun Anggaran 2024, pada sidang paripurna DPRD Melawi di gedung DPRD, Rabu (1/11/23).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, didampingi Ketua DPRD, Widya Hastuti. Rapat paripurna dihadiri Sekda Melawi, Paulus.

Dibagian lain, Fraksi Golkar juga mempertanyakan sudah sejauh mana tindak lanjut terkait sejumlah temuan dari laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Melawi tahun 2022, antara lain terkait kekurangan volume pada sebelas paket pekerjaan belanja modal di tiga OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 668,75 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 351,22 juta.

Kemudian dikatakan Taufik, ada perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja penyediaan bibit ternak untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada dinas pertanian dan perikanan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 886,88 juta.

“Kami berharap dan meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menjelaskan ini semua, agar tidak terjadi persoalan hukum kedepan,” harapnya.