Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menegaskan, aspek kepastian hukum untuk mewujudkan regulasi CCS (Carbon Capture and Storage) sangatlah diperlukan.

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi untuk mengatur CCS. Seperti Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang CCS di industri hulu migas, Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon.

“Diman perdagangan karbon ini potensinya sangat besar hingga Rp3000 triliun. Melihat urgensi tersebut, pemerintah sekarang juga tengah menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan lebih memperkuat regulasi CCS untuk menambah keyakinan bagi investor,” kata Puteri dalam keterangan persnya, Selasa (26/12/2023).

Legislator dari dapil Jabar VII ini menuturkan, terdapat 3 poin utama yang melandasi perlunya Peraturan Presiden ini. Pertama, diperlukan landasan hukum untuk mendukung pengembangan CCS yang aman dan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Kedua, ungkap Puteri, mengakomodasi pelaksanaan kegiatan CCS yang terintegrasi dari seluruh sektor dan transportasi lintas batas CO2. Sedangkan yang ketiga ialah pemanfaatan potensi simpanan geologi Indonesia sebagai CCS Hub.

“Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, dan Australia, juga bersaing berupaya menjadi pusat CCS regional, maka penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai pusat strategis dan geopolitik,” tutupnya.