Jakarta: Komisi I DPR RI menyoroti, salam lintas agama yang sampai saat ini menjadi 'buah bibir' di masyarakat Indonesia. Parlemen mendorong pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan resmi soal salam lintas agama itu.

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menilai, pernyataan resmi pemerintah bisa dilakukan oleh Lembaga Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Politikus Golkar ini mengatakan, jangan sampai adanya polemik di masyarakat hanya karena mempersoalkan salam.

"Untuk Wantannas Bapak Hutabarat, kemarin ini kita ribut, ributnya soal isu ada yang tidak boleh mengatakan salam. Selain agamanya begitu, jadi saya ingin mem-back up, yang dikatakan oleh Pak Jazuli, Pak Ketua Fraksi PKS,” kata Nurul dalam rapat dengan Lemhanas dan Wantannas, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/6/2024) lalu.

Semestinaya, Nurul menilai, harus ada pernyataan resmi terkait salam lintas agama. Dalam persoalan ini, Nurul juga menuturkan, tugas BPIP juga semakin berat karena Indonesia merupakan negara besar beragam agama.

"Berharap ada satu institusi yang sifatnya nasional selain BPIP yang bisa memberikan statement kebangsaan tersebut begitu. Nah, statement kebangsaan tersebut bahwa apa salahnya karena kita kan negara pluralis dan majemuk," ucap Nurul.

Kemudian, menurutnya, perbedaan itu seharusnya membuat bangsa Indonesia ini menjadi besar dan kuat. Lalu, menjadi disegani di tatanan global.

“Jangan sampai salam-salam itu diatur-atur, nanti ada yang orang-orang yang kami seperti kami, saya enggak takut dilarang-larang. Saya tahu apa yang menjadi kepercayaan saya, tapi kan ada orang orang yang takut yang tidak berani," ujar Nurul. (rri.co.id)