Bandung, 8 Desember 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
telah memprediksi cuaca ekstrem yang dipicu oleh angin monsun Asia dan siklon tropis akan terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia hingga awal Januari 2026. Fenomena ini berpotensi memicu gelombang pasang, cuaca panas ekstrem, angin puting beliung, badai, serta hujan deras yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor 

Menyikapi peringatan dini ini, Atalia Praratya, Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi Urusan Agama, Sosial, perlindungan  Perempuan Anak dan Penanggulangan Bencana, dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat I, menyatakan keprihatinannya dan mendesak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi secara maksimal. Peringatan dari BMKG ini harus kita tanggapi dengan serius, apalagi ancaman bencana hidrometeorologi ini bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru yang berarti mobilitas warga juga tinggi," ujar Atalia Praratya. 

Berdasarkan data historis BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung menyumbang lebih dari 80% kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya. Pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, peningkatan intensitas hujan dan kejadian cuaca ekstrem kerap tercatat, mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa.

Ancaman bencana hidrometeorologi telah terbukti menjadi tantangan besar sepanjang tahun 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 mencatat total 2.997 kejadian bencana alam di Indonesia.

Banjir menjadi jenis bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.503 kejadian, disusul oleh cuaca ekstrem (644 kejadian) dan tanah longsor (218 kejadian). Data ini menunjukkan betapa rentannya wilayah kita terhadap bencana yang dipicu oleh faktor cuaca.

Atalia menekankan pentingnya kesadaran kolektif. "Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memantau informasi BMKG secara berkala, tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan, merupakan bagian dari mitigasi bencana," tambahnya.

Terkait upaya pemerintah, Atalia Praratya menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI, yang bermitra dengan BNPB  dan Kementerian Sosial, akan terus mendorong penguatan kesiapsiagaan tanggap bencana, terutama dari sisi anggaran.

"Kami mengapresiasi upaya kementerian/lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan Rp351,83 miliar untuk tanggap darurat infrastruktur sepanjang 2025. Namun, dengan tren peningkatan frekuensi bencana, dukungan pendanaan nasional harus mencukupi dan adaptif," tegas Atalia.

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana nasional menghadapi cuaca ekstrem ini, Komisi VIII DPR RI, juga berkomitmen mengawal penambahan anggaran untuk lembaga kebencanaan. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengusulkan agar anggaran BNPB untuk tahun 2026 ditingkatkan hingga Rp1 triliun sampai Rp2 triliun dari angka sebelumnya, demi memastikan ketersediaan peralatan mitigasi, logistik, dan kesiapan personel