Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai
Golkar, Ilham Pangestu mendorong Kementerian-Kementerian untuk melakukan aksi nyata dalam penanganan pasca bencana banjir di Aceh sesuai dengan amanat Presiden Prabowo. Ia menilai saat ini masih banyak Kementerian yang menyalurkan bantuan terlalu bersifat seremonial dan belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ilham Pangestu mengapresiasi perhatian Presiden Republik Indonesia yang berulang kali mengunjungi Aceh sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar kunjungan pejabat ke daerah bencana tidak sebatas penyaluran bantuan sosial semata.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berulang kali berkunjung ke Aceh, ini kebanggaan kami sebagai masyarakat Aceh dikunjungi Presiden untuk percepatan pembangunan yang ada di Aceh pasca bencana. yang kedua Presiden mengatakan pejabat yang datang ke Aceh itu jangan hanya selfie-selfie untuk memberikan bansos Pak,” kata Ilham dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (14/1/26).

Ilham juga menyinggung terkait kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kota Langsa beberapa waktu lalu yang dinilainya tidak tepat sasaran. Menurutnya, kunjungan tersebut justru lebih banyak menyasar wilayah perkebunan, sementara kawasan nelayan dan tambak yang rusak akibat banjir seperti di Kota Langsa tidak dikunjungi.

“Di situ (Kota Langsa) ada desa nelayan merah putih tidak dikunjungi, ada nelayan-nelayan pesisir yang menunggu harapan dari Menteri KKP untuk berkunjung di Kota Langsa tidak dikunjungi juga dan tidak melihat tambak-tambak yang rusak daripada kota Langsa maupun itu Pelabuhan. Kami, saya dan teman-teman menunggu apa gerakan dari Pak menteri ketika datang ke Langsa, ternyata Pak menteri hanya bagi-bagi Bansos daerah perkebunan,” ungkapnya.

Ilham menegaskan bahwa wilayah pesisir dan tambak merupakan daerah terakhir yang dilalui banjir sebelum air mengalir ke laut, sehingga kerusakannya cukup parah dan membutuhkan penanganan cepat dari Kementerian KKP.

Selain itu, ia juga menyinggung kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan hutan yang memicu banjir dan longsor. Menurutnya, praktik penebangan liar yang masih terjadi di Aceh turut memperparah dampak bencana.

Pada sektor pertanian, Ilham menyampaikan bahwa pasca banjir harga pangan mulai bergejolak, sementara lahan sawah tertutup sedimen lumpur tebal yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk kembali produktif.

Ia juga menyoroti dampak pembangunan hunian tetap (huntap) terhadap kehidupan petani dan pekebun. Relokasi tempat tinggal, kata dia, berpotensi menjauhkan masyarakat dari lahan garapan mereka dan menambah beban ekonomi di tengah kondisi pemulihan yang belum optimal.

Bagaimana perjalanan mereka ke tempat perkebun mereka yang baru? itu perlu jadi perhatian, biasanya mereka berkebun dua sampai tiga kilo dengan adanya huntap ini mungkin mereka agak lebih jauh, belum lagi perekonomiannya belum tumbuh, ini belum lagi perbaikan daripada kebun-kebun, jalan, irigasi