Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi
Partai Golkar, Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya peran pers yang sehat dan berintegritas untuk memperkuat kedaulatan ekonomi serta ketahanan bangsa di tengah tantangan disrupsi digital dan dinamika industri media. Menurutnya, industri pers nasional kini berada pada fase transformasi yang sangat kritis.

Menurutnya, beberapa fase yang kini terjadi ialah disrupsi digital, meluasnya platform otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI), serta dominasi algoritma distribusi konten mengubah pola konsumsi informasi masyarakat secara drastis. Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/26).

"Ini bukan sekadar tantangan teknologi, tapi juga tantangan struktur ekonomi industri pers kita,” kata Lamhot Sinaga melalui rilis yang disampaikan oleh wartawan di Jakarta, Selasa (10/2/26).

Diketahui bahwa, data terbaru menunjukkan bahwa pergeseran konsumsi berita ke platform digital menggeser peran media tradisional dan dampaknya terasa pada model bisnis jurnalistik. Sebagai contoh, terangnya, sejumlah media cetak dan elektronik besar mengalami tekanan pendapatan iklan dan mempertahankan eksistensi bisnisnya.

Terlihat dari laporan Dewan Pers berupa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai media nasional, termasuk media besar yang melakukan efisiensi sumber daya sebagai respons atas penurunan pendapatan iklan dan dominasi platform global terhadap pasar iklan digital. Menyoroti data tersebut, ia menilai dominasi media digital telah menciptakan pasar berita yang tidak seimbang dengan 75 persen pendapatan iklan nasional kini berada di tangan platform digital global dan media sosial, meninggalkan media tradisional dengan sumber pemasukan yang terbatas.

Selain itu, lanjutnya, data laporan industri juga mencatat bahwa nilai pasar media digital Indonesia mencapai miliaran dolar, mencerminkan pertumbuhan konsumsi konten daring yang signifikan sementara segmen media cetak diperkirakan menurun.

Dengan itu, Lamhot menekankan pers sehat bukan hanya soal independensi editorial, akan tetapi juga kemampuan industri media tumbuh secara ekonomi di tengah disrupsi sehingga perlu model bisnis yang solid dan penghormatan terhadap karya jurnalistik. "Pers yang sehat akan sulit mengemban fungsi publiknya secara berkelanjutan," tegasnya.

Terkait isu kedaulatan informasi juga kian relevan. ia mencatat penyebaran disinformasi dan hoaks yang masif, terutama di platform digital, berdampak buruk terhadap kepercayaan publik kepada media. "Sebab, DNA utama dari Pers adalah, penjaga kebenaran publik. Tanpa pers yang sehat, kedaulatan informasi kita akan rapuh," jelasnya.

Oleh karena itu, ia bersama Komisi VII DPR mendorong sinergi antara regulator, pelaku media, dan pemangku kepentingan teknologi untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, ini termasuk pembahasan mengenai hak cipta dan kompensasi atas penggunaan karya jurnalistik oleh sistem otomatisasi AI.

“Kami di Komisi VII mendukung agenda transformasi digital yang inklusif, sekaligus menjaga hak dan nilai ekonomi dari industri pers nasional,” ucap Lamhot, menyebut bahwa kebutuhan reformasi model bisnis media menjadi urgensi bersama