Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI memperkuat
pengawasan terhadap pengelolaan subsidi dan kompensasi listrik, termasuk memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran, mendorong pengembangan energi ramah lingkungan, serta memperhatikan dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat sekitar.

Hal tersebut menjadi fokus dalam pertemuan BAKN DPR RI bersama jajaran PT PLN (Persero) dan subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/26).

Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut tidak hanya membahas tata kelola subsidi listrik, tetapi juga menyoroti pentingnya percepatan implementasi energi hijau di Bali. Menurutnya, Bali sebagai destinasi wisata internasional membutuhkan dukungan energi yang bersih dan berkelanjutan.

“Ya, kita ke sini tujuan utamanya adalah tentu tata kelola subsidi secara garis besarnya, di mana subsidi ini mestinya tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat di Bali khususnya. Dan kemudian juga kami mendapatkan temuan-temuan di daerah ini untuk segera melakukan green energy,” ujar Demar, sapaan akrabnya kepada wartawan usai pertemuan.

Ia menilai Bali masih memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan, seperti optimalisasi bendungan dan pemanfaatan tenaga surya melalui panel surya. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata yang kini semakin menekankan aspek keberlanjutan lingkungan.

“Masih banyak sumber yang bisa kita manfaatkan hari ini, misalnya bendungan masih bisa dimanfaatkan, kemudian juga tentu solar panel juga menjadi bagian daripada green energy yang sangat kami butuhkan,” lanjutnya.

Dalam pembahasan tersebut, BAKN juga memberi perhatian terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pembangkit listrik, baik dari sisi kebisingan maupun dampak lingkungan lainnya. PLN didorong untuk memperkuat tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional pembangkit.

Selain itu, BAKN menilai perencanaan sistem kelistrikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) harus disusun secara komprehensif. Stabilitas pasokan listrik dinilai sangat penting bagi Bali sebagai kawasan wisata dunia yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan kelistrikan.

BAKN turut menekankan pentingnya konsistensi seluruh pihak dalam mendukung agenda transisi energi, termasuk kolaborasi dengan institusi pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan lain dalam pengembangan energi alternatif.

Di sisi lain, percepatan digitalisasi layanan kelistrikan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Implementasi Advanced Metering Infrastructure (AMI) atau smart meter dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi pelanggan.

“Di samping itu juga saya meminta tadi untuk AMI segera diterapkan, artinya memakai smart meter. Itu harus segera juga dilakukan, karena sangat lucu juga kita ini harus beli token terus memasukkan. Sekarang hampir semua sudah memiliki yang namanya smartphone. Nah, oleh karena itu smart meter juga harus diberdayakan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Secara umum, BAKN DPR RI berharap pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Bali dapat berjalan dengan mengedepankan efisiensi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak