Jakarta – Komisi X DPR RI meminta masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Partisipasi dan keterbukaan publik dinilai menjadi faktor penting guna menghasilkan data akurat yang dapat digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menegaskan bahwa data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis sebagai landasan pemerintah dalam memetakan kondisi ekonomi nasional sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.

“Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/26).

Ia menjelaskan, survei ekonomi nasional akan membantu pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang tengah mengalami perlambatan maupun sektor yang berpotensi untuk terus dikembangkan. Data tersebut juga dinilai penting untuk mengetahui pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah, terutama terkait akses pembiayaan serta penguatan kapasitas usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Nur Purnamasidi menyampaikan apresiasinya terhadap kapasitas BPS dalam mengelola data nasional. Ia menilai lembaga tersebut memiliki sumber daya manusia yang kompeten, mulai dari bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis kebijakan.

Meskipun demikian, Komisi X DPR RI tetap mendorong BPS untuk terus meningkatkan kualitas metodologi survei melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan kalangan pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai penting agar data yang dihasilkan semakin akurat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan data secara terbuka sehingga pemerintah mampu menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.