Jakarta – Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menyepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Magang Nasional. Penguatan tersebut diarahkan pada peningkatan kompetensi peserta, standardisasi kualitas pembimbing (mentor), perlindungan hak-hak peserta magang, serta perluasan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki komitmen dalam penyerapan tenaga kerja.

Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26).

Yahya menjelaskan, penguatan tata kelola Program Magang Nasional perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas dan standardisasi pembimbing (mentor), hingga evaluasi terhadap perusahaan yang menjadi penyelenggara program magang.

"Komisi IX DPR RI memandang penting penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh penyelenggara Program Magang Nasional agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin perlindungan hak peserta, serta menjaga kualitas penyelenggaraan program," ujarnya.

Selain memperkuat tata kelola, Komisi IX DPR RI juga mendorong perluasan lokasi penyelenggaraan Program Magang Nasional serta diversifikasi sektor industri. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap program magang sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Pada aspek peningkatan kompetensi tenaga kerja, Komisi IX DPR RI bersama Kemnaker dan BNSP menyepakati percepatan integrasi Program Magang Nasional dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Melalui langkah ini, peserta magang diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional sehingga memiliki daya saing yang lebih baik di pasar kerja.

Sejalan dengan itu, Komisi IX DPR RI juga mendorong percepatan pembangunan ekosistem sertifikasi kompetensi kerja nasional melalui perluasan cakupan sertifikasi pada sektor-sektor prioritas serta berbagai profesi yang mendukung program strategis pemerintah.

"Upaya tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang," jelas Yahya.

Dalam rapat tersebut, perhatian juga diberikan terhadap peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Komisi IX DPR RI bersama Kemnaker dan BNSP mendorong penguatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi melalui integrasi pelatihan vokasi dengan sertifikasi kompetensi, percepatan penerbitan sertifikat elektronik (e-certificate), serta peningkatan konektivitas data dengan kementerian dan lembaga terkait.

Melalui berbagai langkah tersebut, sistem sertifikasi kompetensi bagi CPMI diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat daya saing pekerja migran Indonesia di pasar kerja internasional.