JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026) menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat dan fasilitas pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan. Kondisi tersebut mendorong Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan penanganan medis bagi masyarakat terdampak dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Gempa yang berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Sejumlah fasilitas kesehatan turut mengalami kerusakan sehingga kebutuhan terhadap layanan medis, tenaga kesehatan, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan darurat menjadi perhatian dalam proses penanganan pascabencana.

Ranny menilai Pemerintah perlu memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi kelompok rentan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

“Dalam kondisi seperti ini, keselamatan masyarakat harus diutamakan. Saya meminta Kemenkes bergerak cepat memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan, termasuk obat-obatan, tenaga kesehatan, layanan rujukan, dan fasilitas kesehatan yang memadai,” ujar Ranny Fahd Arafiq.

Ranny mengapresiasi langkah Kemenkes untuk memperkuat respons kesehatan dengan mengaktifkan sembilan Health Emergency Operation Center (HEOC) guna memperkuat koordinasi dan pemantauan kebutuhan kesehatan di wilayah terdampak. Kemenkes juga menyiapkan rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, menyusul kerusakan pada fasilitas kesehatan akibat gempa.

Disamping itu Ranny juga meminta percepatan dilakukan hingga layanan kesehatan di daerah terdampak benar-benar kembali berfungsi. Berdasarkan laporan Kemenkes, enam puskesmas mengalami kerusakan berat, sementara sejumlah fasilitas lainnya mengalami kerusakan sedang dan ringan. Kondisi ini membuat pemulihan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana.

“Rumah sakit lapangan dan penguatan posko kesehatan tentu sangat penting, tetapi yang harus kita pastikan adalah masyarakat di wilayah terdampak tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan. Jangan sampai setelah fase darurat berlalu, kebutuhan kesehatan mereka justru terabaikan,” katanya.

Kemenkes sebelumnya menargetkan layanan dasar rumah sakit terdampak dapat kembali berjalan dalam waktu sekitar satu minggu, sedangkan puskesmas yang terdampak ditargetkan dapat kembali memberikan layanan dasar dalam waktu dua minggu. Prioritas layanan mencakup penanganan trauma, layanan ibu dan anak, hemodialisis, persalinan, serta imunisasi.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat NTT tidak merasa sendiri menghadapi bencana ini. Negara harus hadir, layanan kesehatan harus tetap berjalan, dan setiap korban harus mendapatkan pertolongan sesuai kebutuhannya,” pungkas Ranny.