kabargolkar.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR menargetkan pengesahan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 pada 30 Januari mendatang. DPR juga menghendaki jumlah BPIH setara dengan tahun lalu meski ada biaya visa jemaah haji yang jumlahnya 300 Real Saudi atau sekitar Rp 1,1 juta/orang.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Selasa 14 Januari 2020. 

"Pembahasan besaran BPIH tahun 2020 sudah dimulai sejak sebulan yang lalu. Semoga akhir Januari ini sudah ada keputusan dan pengesahan sehingga jemaah bisa mulai melunasi biaya haji mulai awal Februari," kata Tubagus Ace.

Lebih jauh pria yang menjadi anggota DPR dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menambahkan, Komisi VIII DPR telah memanggil Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Perhubungan Udara, pihak maskapai penerbangan, Angkasa Pura, dan lain-lain untuk menghitung besaran BPIH tahun 2020.

"Rencananya, kami ingin putuskan BPIH tahun 2020 ini pada  30 Januari 2020. Penetapan ini jauh lebih awal agar jemaah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan setoran pelunasan dan adanya sosialisasi kepada masyarakat," katanya.. 

Selain itu, DPR juga ingin Kementerian Agama dapat mempersiapkan jauh-jauh hari agar penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2020 lebih baik lagi pelayanannya kepada jemaah calon haji.

"Insya Allah kita akan tetap berusaha agar tidak terjadi kenaikan biayanya dibandingkan BPIH tahun lalu. Saat ini, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI masih menghitung pembiayaannya, baik dari dana optimalisasi yang tersedia di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun setoran yang berasal dari jemaah haji," ujarnya.

Sementara itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) mendukung pengalihan bandara haji Jawa Barat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Kerjati sebab sudah diimpikan sejak lama. Hanya, jemaah calon haji meminta agar fasilitas pendukung segera dilengkapi untuk kenyamanan jemaah.

"Alhamdulillah akhirnya jemaah haji Jawa Barat bisa berangkat dari rumah sendiri di Bandara Kertajati, Majalengka," kata Ketua KBIH Nurul Huda, Yaya Rusmana, di sela-sela pemeriksaan jemaah haji di Wisma PKBI Bandung.

Dia menambahkan, Bandara Kertajati sudah memenuhi syarat untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji karena sudah dipersiapkan dua tahun terakhir ini.

"Hanya masalahnya asrama haji sebagai penunjang utama belum selesai. Akhirnya jemaah calon haji yang dekat Majalengka juga harus berangkat ke Asrama Haji Bekasi dulu," ujarnya.

KBIH berharap agar Asrama Haji Indramayu segera diselesaikan agar bisa berfungsi melayani jemaah haji. "Kami juga sambut baik adanya rencana pembangunan hotel sekelas bintang tiga di dekat Bandara Kertajati yang bisa mendukung ibadah haji maupun umrah," ujarnya.