Jakarta, 16/5/2026.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M yang hingga saat ini menunjukkan kinerja positif dan terkendali.

Berdasarkan laporan lapangan, lebih dari 80% Jamaah Haji Indonesia (JHI) telah tiba di Makkah dengan kondisi umum yang baik. Layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi berjalan relatif lancar tanpa gangguan signifikan. Hal ini mencerminkan kesiapan sistemik yang semakin matang dalam penyelenggaraan haji nasional.

“Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih.

Ia juga menilai langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menetapkan urusan haji dalam kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, sebagai kebijakan yang tepat dan strategis.

Menurut legislator Golkar Dapil Jateng 5,  keberadaan KHU memungkinkan fokus yang lebih kuat, tata kelola yang lebih profesional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Hal ini juga menciptakan posisi yang setara dan lebih efektif dalam menjalin hubungan kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jamaah,” lanjutnya.

Singgih menekankan bahwa fase krusial berikutnya adalah pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia mengapresiasi langkah antisipatif yang telah disiapkan, termasuk seperti penguatan skema transportasi jamaah dari Makkah ke Arafah dan pergerakan antar lokasi Armuzna, penyediaan tenda yang ramah jamaah, termasuk fasilitas pendingin dan sanitasi, distribusi konsumsi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan jamaah dan penyiapan layanan kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia dan risiko tinggi

Data menunjukkan bahwa mayoritas jamaah Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas.

Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem di Armuzna, Singgih menilai langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat diantaranya manajemen pergerakan jamaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan jamaah, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan pendekatan deteksi dini, pemanfataan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

“Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jamaah secara menyeluruh,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

“Penyelenggaraan haji adalah pelayanan publik berskala global yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar jamaah mendapatkan layanan terbaik,” pumgkasnya