kabargolkar.com, JAKARTA - Sejak era reformasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak lagi menjadi primadona. Akibatnya, anggaran dan program yang dikucurkan ke daerah relatif kecil.

Di samping itu, sejak era otonomi daerah program Bangga Kencana tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, melainkan secara kongruen menjadi tanggung jawab bersama dengan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Di tengah Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI, anggota Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menyatakan diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan program Bangga Kencana, baik dari BKKBN maupun dari Pemda. Pendekatannya juga harus berbeda. Jika dahulu serba sentralistik dan top-down sekarang model pemberdayaan (empowerment) akan lebih tepat sasaran.

"Dewasa ini masyarakat tidak bisa hanya menjadi obyek melainkan harus ditempatkan sebagai subyek kegiatan. Mereka harus diajak untuk berperan lebih aktif sehingga akan tumbuh partisipasi dan swadaya," papar politisi senior Golkar tersebut.

"Untuk itu, tugas BKKBN harus memperbanyak tenaga fasilitator yang dilatih secara khusus untuk menjadi agen-agen perubahan di daerah. Para sarjana yang baru lulus dapat dilibatkan dalam program tersebut," lanjut Yahya.

Yahya menjelaskan bahwa BKKBN tidak bisa berjalan sendiri, melainkan perlu bersinergi dengan perguruan tinggi, baik untuk pelatihan fasilitator maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. KKN Mahasiswa juga dapat diarahkan untuk memperkuat program Bangga Kencana.

Kota Bogor adalah contoh daerah yang sukses melaksanakan program Bangga Kencana. Angka fertilitas di Kota tersebut berada di bawah rata-rara nasional, yaitu 2,1 % sedangkan nasional sekitar 2,6 %. Adapun laju pertumbuhan penduduknya sekitar 1,53 %.

Di sana juga sudah berkembang komunitas Genre (Generasi Berencana) yang diminati kaum milenial serta Kampung KB yang sudah berjalan dengan sukses. "Kedua program itu perlu dijadikan percontohan nasional," tegas anggota DPR dari Dapil VIII Jawa Timur tersebut.