KabarGolkar.com- Fungsionaris Golkar sekaligus anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ridwan Hisjam menilai situasi politik Golkar Kabupaten Malang jelang Pilkada 2020 masih cair. Menurut Ridwan, posisi Golkar yang tidak bisa berdiri sendiri dalam pencalonan, membuat segala kemungkinan koalisi masih terbuka. Ada dua parpol yang berpotensi untuk digandeng di Pilkada Kabupaten Malang.

“Karena perlu ada koalisi, saya rasa Golkar masih sangat terbuka dengan semua yang bisa membawa minimal dua kursi, karena Golkar punya delapan  kursi,” jelas Ridwan kepada Malang Post.

Menurut anggota DPR RI dapil Malang Raya ini, potensi koalisi Golkar akan memperhitungkan dua faktor. Yaitu, maju sebagai calon bupati, atau wakil bupati. Jika maju sebagai calon bupati, maka siapapun calon dari Golkar harus bisa menggandeng partai pemilik dua kursi parlemen itu.

Ada dua partai potensial yang bisa dipinang demi memenuhi kuota minimal 10 kursi parlemen. Yaitu, Partai Hanura dan Partai Demokrat. Dua partai ini memiliki masing-masing satu kursi di DPRD Kabupaten Malang. “Andai ada yang bisa dipinang untuk diajak maju, pilihan Golkar Kabupaten yang pertama adalah menjadi calon N1,” tandas Ridwan.

Meski demikian, ada pilihan lain yang bisa diambil Golkar. Yakni, merapat ke pemilik kursi dominan di DPRD Kabupaten Malang, serta mengambil posisi N2 atau calon wakil bupati. Sebab menurut Ridwan, Golkar bisa bergandengan dengan siapapun. Preferensi politik pada Pilpres lalu, tak ada hubungannya dengan potensi dinamika politik daerah.

“Golkar bisa mengambil posisi seperti di Kota Malang, sebagai wakil. Karena, tujuan dari partai maju dalam Pilkada itu ya untuk menang. Seperti di Kota Malang, Golkar bisa mengambil posisi wakil, dan memangkan pilwali,” jelas politisi senior ini.  

Menurut Ridwan, pilihan politik dengan menurunkan target dari N1 ke N2, sah-sah saja dalam proses menuju kontestasi politik. Karena  ukurnya adalah menang. Jika peluang Golkar memenangkan pemilu lebih besar sebagai N2, maka Ridwan merasa pilihan itu layak diambil. Sementara, terkait figur yang akan maju dari Golkar, Ridwan menyebut semua masih mungkin terjadi. Hanya saja, mekanisme Golkar, adalah harus ada pendaftar, lalu dilakukan survei serta uji elektabilitas.

“Survei dilakukan terhadap yang mendaftar. Tidak harus kader yang boleh mendaftar ke Golkar, tapi saat ini baru Ketua DPD Siadi yang daftar,” sambung Ridwan.

Belum ada gerakan berarti dalam konstelasi kader Golkar yang bakal maju di Pilkada 2020 selain Siadi.   Namun, meski Siadi adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang, dia akan tetap menjalani uji elektabilitas dan survei dari DPD Golkar Jawa Timur.[malang-post.com]