kabargolkar.com, SAMARINDA - Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim membuktikan gerak cepatnya paska Musda DPD Partai Golkar Kaltim X 2020 pada 16 Maret lalu.

Hal ini terwujud dengan diterbitkannya oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar pada 21 Maret 2020 lalu surat yang dibagi menjadi tiga kategori untuk pengurus Partai Golkar baik di kabupaten maupun di kota, demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Masud, di DPP Partai Golkar, Jakarta.

Surat tersebut terkait dengan Pilkada di sembilan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
"Pertama surat penetapan sementara, diberikan kepada orang yang berpotensi dicalonkan, Kategori kedua adalah surat tugas, diberikan kepada orang, dan kategori Ketiga merupakan surat undangan, diberikan karena masih diperlukan survei. Diberika kepada orang yang dianggap berpotensi sehingga kader Partai Golkar Kaltim harus berkomunikasi dengan parpol lain atau mencari pasangan baru," kata Ketua Partai Golkar Kaltim ini.

Khusus untuk persiapan Pilkada di Kabupaten Berau, DPP Partai Golkar mengeluarkan surat tugas kepada Syraifatul Syadiah. Penyerahan surat tugas ini dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar pada Sabtu, 21 Maret 2020 lalu yang disarhkan langsung oleh Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan disaksikan Rudy Mas'ud Ketua Golkar Kaltim serta Bambang Heri , H.MA Pahlevi Pangerang, Ketua dan Wasekjen DPP PG Pemenangan Pemiluh Wilayah Kalimantan, 21 Maret 2020.

Wakil Sekjend Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Arief Pahlevi Pangerang dalam kesempatan itu menegaskan, nama-nama yang telah mendapatkan surat tersebut belum jadi keputusan final.

“Namun, semua surat tersebut tergantung dari hasil survei, bila lembaga survei yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar (sehingga tidak akan ada rekayasa) menunjukkan hasilnya maka surat rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat ditentukan oleh hal tersebut secara kuantitatif yang dipadu-padankan dengan penilaian secara kualitatif oleh DPP Partai Golkar,” papar Arief Pahlevi Pangerang.

Sebab, Pahlevi melanjutkan, DPP Partai Golkar akan mengacu hasil survei, di mana lembaga survei tersebut dipilih atau ditentukan olah DPP Golkar.

"Sebulan ke-depan survei akan berjalan, maka surat rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat ditentukan oleh hal tersebut secara kuantitatif yang dipadukan dengan penilaian secara kualitatif oleh DPP Partai Golkar," jelasnya. (kabargolkar)